Gubernur Sumbar: Pemprov Dukung Reforma Agraria dan Penyelesaian Konflik Pertanahan

Padang, InfoPublik – Gubernur Sumatra Barat (Sumbar), Mahyeldi, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar dalam mendukung program reforma agraria dan penyelesaian konflik pertanahan.

"Tahun ini adalah tahun kedelapan pelaksanaan tugas Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Sumbar. Melalui gugus tugas ini, segala sekat antarinstansi bisa dihilangkan, sehingga muncul kolaborasi dan sinergitas dalam mendukung program reforma agraria di Sumbar," kata Gubernur Mahyeldi dalam Rapat Kerja bersama Komite I DPD RI di Auditorium Istana Gubernuran, Kota Padang, Senin (17/02/2025).

Gubernur Mahyeldi menyampaikan bahwa pelaksanaan reforma agraria di Sumbar telah mencapai kemajuan signifikan. Hingga saat ini, tercatat 40 persen bidang tanah telah terdaftar, sementara 42.542 bidang tanah telah diredistribusikan kepada masyarakat.

Namun, ia juga mengakui bahwa masih banyak tantangan yang harus diselesaikan, termasuk legalisasi aset, konflik lahan, dan pendaftaran tanah ulayat masyarakat adat.

"Pendaftaran tanah ulayat menjadi tantangan tersendiri, mengingat tanah adat merupakan bagian dari kearifan lokal Minangkabau yang perlu difasilitasi dalam regulasi," ungkapnya.

Gubernur menegaskan kembali bahwa Pemprov Sumbar sangat berkomitmen dalam menyukseskan reforma agraria. Program ini juga sejalan dengan program unggulan (progul) Sumbar dalam RPJMD 2021-2026, yakni Sumbar Sejahtera dan Sumbar Berkeadilan.

Selain mendukung redistribusi tanah dan legalisasi aset, Pemprov Sumbar juga akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria yang masih terjadi.

Gubernur Mahyeldi mengapresiasi kunjungan Komite I DPD RI ke Sumbar dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan reforma agraria dan penyelesaian konflik pertanahan.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan ini. Semoga melalui pengawasan yang dilakukan, reforma agraria di Sumbar semakin memberikan manfaat luas bagi masyarakat," tutupnya.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat, diharapkan program reforma agraria di Sumbar dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

(adp/hm/Diskominfotik Sumbar)