Wajib Tahu! Ini Empat Prioritas Penggunaan Dana Desa pada 2025

Indramayu, InfoPublik – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Indramayu menekankan empat poin utama terkait prioritas tentang Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada 2025.

Pertama, pemerintah desa diwajibkan mengalokasikan minimal 20 persen dari Dana Desa untuk program ketahanan pangan guna meningkatkan kemandirian pangan di tingkat desa.

Kedua, pemerintah desa harus memaksimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Ketiga,  alokasi dana operasional pemerintah desa dibatasi maksimal 3 persen dari total Dana Desa untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran.

“Keempat, pemerintah desa wajib berkomitmen dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem dengan mengalokasikan hingga 15 persen dari Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa,” kata Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Indramayu, A. Sulaeman, di Aula DPMD, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat pada Selasa (4/2/2025).

Ia menegaskan bahwa seluruh pemerintah desa harus mematuhi regulasi dalam penggunaan DD dan ADD.

"Fokus utama tahun ini adalah mendukung program ketahanan pangan, meningkatkan peran BUMDes, serta memastikan pemanfaatan Dana Desa tepat sasaran, terutama dalam penanganan kemiskinan ekstrem," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang dalam pengelolaan keuangan desa agar lebih transparan dan akuntabel.

"Kami berharap dengan sosialisasi ini, desa-desa di Indramayu dapat lebih efektif dalam perencanaan, penataan keuangan, pelaksanaan, serta pelaporan program. Dengan demikian, manfaat Dana Desa benar-benar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," tambahnya.

Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan desa secara profesional, sehingga program pembangunan desa dapat berjalan dengan lebih baik dan berkelanjutan.

(MC Indramayu/Aa Deni/Diskominfo Indramayu)