Sabtu, 15 Februari 2025 23:12:47

APBN Maluku Utara 2024: Surplus Perdagangan dan Kinerja Fiskal Positif

: Agenda rutin media briefing “Torang Pe APBN”


Oleh MC KOTA TIDORE, Senin, 27 Januari 2025 | 04:25 WIB - Redaktur: Tri Antoro - 189


Ternate, InfoPublik   Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara, Tunas Agung Jiwa Brata, memaparkan bahwa inflasi di Maluku Utara tercatat 1,50 persen (yoy) pada Desember 2024, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional. Meski terkendali, kenaikan harga bahan pokok, khususnya bawang merah dan barang kebutuhan lainnya, menjadi penyumbang utama inflasi.

"Maluku Utara berada di urutan ke-7 tingkat inflasi tertinggi di kawasan Sulampua, dengan kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebagai kontributor utama," kata Tunas  acara rutin media briefing "Torang Pe APBN" edisi Januari 2025 di Aula Gamalama Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara pada Jumat (24/1/2025).

Penyesuaian harga tiket selama Natal dan Tahun Baru (Nataru) juga berhasil mencegah lonjakan tarif angkutan udara yang signifikan, berkat arahan langsung Presiden RI.

Dari sisi perdagangan, neraca perdagangan Maluku Utara mencatat surplus sebesar USD 723,32 juta pada Desember 2024. Ekspor mencapai USD 1.102,66 juta, sementara impor sebesar USD 379,34 juta.

"China, Belanda, dan Vietnam menjadi negara tujuan ekspor utama, sementara impor didominasi dari China, Filipina, dan Arab Saudi," ungkap Tunas.

Ferro Nickel menjadi andalan ekspor utama, menyumbang 60 persen dari total devisa ekspor. Hal ini mencerminkan potensi besar sektor pertambangan di Maluku Utara.

Realisasi pendapatan APBN Maluku Utara mencapai Rp7.059,24 miliar, atau 105,20 persen dari pagu, dengan pertumbuhan 38,40 persen (yoy). Peningkatan signifikan terlihat pada penerimaan PPh Non-Migas, yang mencapai Rp1.511,55 miliar, tumbuh 53,49 persen (yoy).

Namun, realisasi belanja mencapai 96,62 persen dari pagu Rp19.288,87 miliar, turun 4,83 persen secara tahunan (yoy). Hal ini menyebabkan defisit sebesar Rp11.576,81 miliar.

Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) mencapai 98,24 persen dari total pagu, meski ada kendala dalam penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahap III akibat dokumen yang belum lengkap atau proyek yang tidak memenuhi syarat.

Pada Desember 2024, NTP gabungan Maluku Utara tercatat sebesar 103,12, turun 0,11 persen (mtm), dengan subsektor tanaman perkebunan rakyat sebagai penyebab utama. Selain itu, Nilai Tukar Nelayan (NTN) tercatat sebesar 102,39, menunjukkan adanya tantangan dalam sektor pertanian dan kelautan.

Dalam paparannya, Tunas menekankan pentingnya sinergi antar instansi dan pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah. Penuntasan rekonsiliasi penyetoran pajak pusat atas belanja daerah juga menjadi prioritas, dengan tenggat waktu penyampaian Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ke DJPK hingga 31 Januari 2025 sesuai PMK 67 Tahun 2024.

"Acara ini menyoroti pentingnya kerja sama lintas sektor untuk mendukung pemulihan ekonomi Maluku Utara dan menjaga stabilitas," tandasnya.

Nita/MC Tidore

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh MC KAB DONGGALA
  • Jumat, 14 Februari 2025 | 09:19 WIB
Gubernur Sulteng Resmikan Gedung Dermaga dan TPI di PPI Donggala
  • Oleh Dian Thenniarti
  • Jumat, 14 Februari 2025 | 14:02 WIB
BMKG dan HKTI Siap Kolaborasi, Petani Bakal Lebih Tangguh Hadapi Perubahan Iklim
  • Oleh Dian Thenniarti
  • Jumat, 14 Februari 2025 | 13:48 WIB
BMKG Pastikan Layanan Informasi Cuaca dan Kebencanaan Tetap Optimal