- Oleh MC KAB PROBOLINGGO
- Rabu, 20 November 2024 | 10:20 WIB
: Pemkab Launching Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
Oleh MC KAB PROBOLINGGO, Sabtu, 9 November 2024 | 20:01 WIB - Redaktur: Juli - 133
Dringu, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Dinas Ketahanan Pangan memberikan sosialisasi dan meluncurkan (launching) peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA) Kabupaten Probolinggo di ruang PRIC Mal Pelayanan Publik (MPP), Kamis (7/11/2024).
Kegiatan ini diikuti oleh 80 orang peserta yang terdiri dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat dan rumah sakit di Kabupaten Probolinggo, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, serta perwakilan perguruan tinggi.
Peluncuran peta FSVA ini ditandai dengan penyerahan buku peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA) oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Probolinggo Yahyadi kepada Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Saniwar yang bertindak atas nama Pj Bupati Probolinggo.
Peta FSVA ini menjadi pedoman dalam mengidentifikasi ketahanan dan kerentanan pangan di wilayah Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya, buku ini akan diserahkan kepada pihak terkait sesuai dengan kewenangannya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Probolinggo, Yahyadi menyampaikan peta ketahanan dan kerentanan pangan Kabupaten Probolinggo ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Probolinggo pada 13 September 2024 dan menggambarkan kondisi ketahanan pangan pada tahun 2023. “FSVA ini sangat penting sebagai instrumen untuk merumuskan kebijakan terkait pangan, terutama dalam upaya pemetaan daerah-daerah yang rawan pangan,” ujarnya.
Yahyadi mengharapkan agar seluruh OPD dapat bekerja sama dengan BPS untuk merumuskan petunjuk pelaksanaan dan teknis yang sesuai dengan Badan Pangan Nasional. “Peta FSVA ini akan menjadi salah satu Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang harus disusun oleh setiap kabupaten/kota,” jelasnya.
Disebutkan, dengan adanya peta FSVA ini Yahyadi mengharapkan pemerintah daerah dapat memaksimalkan penilaian dan dapat memasukkan data ini dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Penilaian akan dilakukan pada tahun 2025 dan bagi daerah yang tidak menyusun FSVA, akan ada pengurangan dalam penilaian tersebut.
“FSVA ini bukan hanya untuk melihat kondisi pangan, tetapi juga untuk menemukan daerah-daerah yang rawan pangan. Pemerintah daerah perlu segera merespons dan merumuskan strategi untuk mengatasi masalah kerawanan pangan ini,” terangnya.
Selain itu, dipresentasikan berbagai peta tematik yang menggambarkan rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk, rasio sarana prasarana penyedia pangan dan peta kerawanan pangan di Kabupaten Probolinggo. “Peta-peta ini menunjukkan berbagai indikasi ketahanan pangan, mulai dari ketersediaan sarana prasarana pangan hingga akses masyarakat terhadap air bersih,” tambahnya.
Sementara Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Saniwar mengatakan penyusunan peta FSVA ini merupakan amanat dari undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan ketahanan pangan.
“Kami berharap peta FSVA ini tidak hanya digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi ketahanan pangan, tetapi juga sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan pembangunan pangan di masa depan,” katanya.
Menurut Saniwar, dengan adanya peta FSVA ini OPD terkait dapat lebih cepat mengidentifikasi daerah yang rawan pangan. “Ini akan menjadi acuan dalam menyusun program-program pembangunan yang lebih efektif, termasuk di bidang infrastruktur dan pelayanan kesehatan,” terangnya.
Saniwar mengharapkan untuk seluruh OPD di Kabupaten Probolinggo agar bisa bekerja sama secara lebih optimal. Peta FSVA diharapkan menjadi instrumen strategis dalam upaya peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Probolinggo serta menjadi dasar bagi upaya bersama dalam penanggulangan kemiskinan, stunting dan isu sosial lainnya.
“Semua pihak harus bersatu untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Probolinggo. Dengan adanya peta FSVA, kita dapat fokus pada daerah yang membutuhkan perhatian lebih dan memaksimalkan upaya pembangunan yang lebih baik,” pungkasnya.
(MC Kabupaten Probolinggo/wan/son)