Tokoh Adat Diajak Terlibat dalam Pengentasan Daerah Tertinggal

Jakarta, InfoPublik – Tokoh adat di berbagai daerah, khususnya di Papua, diajak untuk terlibat dalam berbagai proses percepatan pembangunan daerah tertinggal karena dinilai berperan penting dalam mengkonsolidasi masyarakat untuk menyukseskan program percepatan pembangunan.

"Kita sangat bangga, di sini ada Majelis Rakyat Papua yang semua kebijakan didasarkan pada adat budaya. Mudah-mudahan (keterlibatan tokoh adat) ini menjadi solusi terbaik bagi percepatan pembangunan di Papua, khususnya. Dan umumnya bagi percepatan pembangunan setiap daerah tertinggal," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, dalam keterangannya terkait acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 2024 di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, seperti dilansir pada Kamis (18/7/2024).

Menurut Abdul Halim, semua pihak memiliki peran dalam menentukan masa depan mereka, terutama dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Sebab, pembangunan daerah tertinggal membutuhkan strategi yang objektif dan tepat sasaran agar efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil dengan menentukan peran pemerintah dan masyarakat.

Dalam hal ini, kedua pihak harus mampu berperan secara optimal dan bersinergi dalam meratakan pembangunan yang berkeadilan.

"Pada hakikatnya ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita semua, agar menjadi percepatan. Sehingga kesenjangan antar daerah mulai bisa diperkecil jaraknya," jelasnya.

Abdul Halim berharap, pemerintah mendatang dapat menuntaskan masalah ketertinggalan wilayah maupun sumber daya manusia di kawasan Indonesia Timur.

Hal ini dinilai selaras dengan visi Indonesia Sentris yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang bertujuan agar kebijakan pemerintah dapat dirasakan kehadirannya di seluruh pelosok Indonesia, khususnya Indonesia Timur.

"Sebagai masukan untuk pemerintah transisi, dari Pak Presiden Jokowi, kepada Presiden terpilih Pak Prabowo, supaya sejak diksinya sudah positif," kata Mendes PDTT.

"Di mana pun kelembagaannya tidak penting. Apakah di Kementerian Desa, atau langsung di bawah Presiden. Yang penting, segera selesaikan urusan daerah Indonesia Timur yang selama ini mengalami kesenjangan dengan daerah barat atau Jawa," tegas dia.

Turut hadir mendampingi Gus Halim dalam acara tersebut, Dirjen PPDT Kemendes PDTT Nugroho Setijo Nagoro, Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Felix Wanggai, serta jajaran Forkopimda di lingkungan Provinsi Papua Pegunungan.