Eksekutif Jawab PU Fraksi Terhadap Raperda RPJPD 2025-2045

Pajarakan, InfoPublik – DPRD Kabupaten Probolinggo kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda Jawaban Eksekutif atas Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2045, Selasa (9/7/2024).

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jon Junaedi ini dihadiri oleh Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. Dari pihak eksekutif hadir Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, Heri Sulistyanto, perwakilan Forkopimda dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.

Jawaban Eksekutif atas PU Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo ini dibacakan oleh Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto. Satu persatu jawaban terhadap PU Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Probolinggo disampaikan.

Terhadap PU Fraksi Partai NasDem, salah satu jawaban yang disampaikan program kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo, terbagi atas 3 kebijakan program bagi keluarga miskin dan rentan miskin yaitu program mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan penurunan jumlah kantong kemiskinan.

Dari 3 (tiga) program kebijakan penanggulangan kemiskinan ini serta dengan konvergensi program-program yang ada, maka diharapkan intervensinya lebih intens sehingga mempercepatan penurunan angka kemiskinan di kabupaten probolinggo dapat lebih signifikan.

Pada awal 2024, Pj. Bupati telah menginisiasi terciptanya inovasi “Gesek Ekstrem” atau Gerakan Eselon Peduli Kemiskinan Ekstrem. Gesek Ekstrem merupakan gerakan serentak yang diadvokasi pejabat eselon untuk menggerakkan seluruh ASN dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta memastikan keluarga miskin ekstrem mendapatkan intervensi program/kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Berdasarkan data hasil verifikasi dan validasi melalui Musyawarah Desa (Musdes) pada 2024, data sasaran mengalami penurunan dari 192.221 keluarga menjadi 1.889 keluarga atau mengalami penurunan sebesar 99,02%.

Selanjutnya terhadap PU Fraksi Kebangkitan Bangsa, salah satu jawaban yang disampaikan terkait masalah pendidikan Kabupaten Probolinggo yang masih dibawah rata-rata kabupaten/kota yang lain, langkah-langkah konkret yang akan menjadi upaya pada 2025-2045 adalah peningkatan sarana dan prasarana, pengembangan kurikulum lokal, pelatihan dan pengembangan guru, program peningkatan mutu guru, penguatan kolaborasi dengan pihak terkait, pengembangan pendidikan karakter serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan fondasi yang kuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kabupaten probolinggo dalam jangka waktu 2025-2045.

Terhadap PU Fraksi Partai Golkar, salah satu jawabannya menyampaikan salah satu masalah bidang kesehatan adalah ketersediaan dokter, utamanya dokter spesialis. Hal ini dikarenakan pendidikan dokter spesialis membutuhkan waktu yang cukup lama dan biaya yang besar, sehingga rasio jumlah dokter spesialis dan jumlah penduduk yang harus dilayani sangat rendah

Upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Probolinggo adalah melakukan MoU dengan perguruan-perguruan tinggi, menyediakan beasiswa bagi dokter umum yang mendaftar pendidikan dokter spesialis, memberikan rekomendasi kepala daerah bagi dokter yang mendaftar pendidikan dokter spesialis, mempermudah dan menyederhanakan perizinan SIP dan STR bagi dokter, RSUD melakukan MoU dengan dokter spesialis dari luar Kabupaten Probolinggo, RSUD memberikan insentif tambahan serta Pemkab Probolinggo memberikan prioritas bagi dokter spesialis yang mendaftar CPNS di Kabupaten Probolinggo.

Pemkab Probolinggo akan terus berupaya memenuhi ketersediaan dokter spesialis sebagai upaya meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo.

Kemudian terhadap PU Fraksi Gerindra, salah satu jawaban yang disampaikan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja makro pembangunan daerah selama periode 2005-2025 menghasilkan beberapa kesimpulan berikut.

Secara umum, capaian atau realisasi indikator kinerja pembangunan Kabupaten Probolinggo memperlihatkan kondisi yang lebih baik dibandingkan tahun 2005 atau 2010 pada beberapa indikator.

Walaupun demikian, jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator yang sama di Provinsi Jawa Timur yang bisa diidentikkan dengan rata-rata kinerja kabupaten/kota se-Jawa Timur, maka Kabupaten Probolinggo masih memiliki permasalahan sendiri yang harus diselesaikan di masa mendatang.

Lalu terhadap PU Fraksi PPP, salah satu jawaban yang disampaikan RPJPD sebagai pedoman untuk memberikan arah pembangunan terhadap kebijakan dan strategi pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045. Kami akan menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah.

Rancangan RPJPD telah dirancang untuk mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat Kabupaten Probolinggo. Beberapa tahapan jangka menengah dengan arah kebijakan mendorong pembangunan di segala sektor dengan keberagaman karakter masyarakat dan kondisi geografis daerah, dengan tahapan trasnformasi sosial dan ekonomi, ketahanan sosial dan budaya, prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dan didukung dengan transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Terakhir Fraksi PDI-P, salah satu jawaban yang disampaikan perumusan visi, sasaran misi, arah (tujuan) pembangunan/sasaran pokok maupun indikator utama pembangunan telah selaras dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Timur.

Visi Nasional adalah “Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”. Visi Provinsi Jawa Timur adalah “Jawa Timur Berdaya Saing Global, Makmur, Sejahtera, Berakhlak dan Berkelanjutan” dan visi Kabupaten Proboloinggo adalah Kabupaten Probolinggo Yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”.(MC Kab Probolinggo/wan/son/)