BPPKAD Kabupaten Probolinggo Sosialisasikan Penerapan Penggunaan KKPD kepada Seluruh OPD

Probolinggo, InfoPublik  - Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo bekerja sama dengan Bank Jatim Cabang Kraksaan memberikan sosialisasi penerapan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo, Senin (18/3/2024).

Kegiatan ini diikuti oleh semua Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo. Narasumber kegiatan ini berasal dari Bank Jatim Cabang Kraksaan dan Bank Mandiri Cabang Kraksaan.

Dalam kesempatan tersebut disampaikan diserahkan secara simbolis KKPD kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Bagian Umum Setda Kabupaten Probolinggo dan RSUD Waluyo Jati Kraksaan.

Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo Kristiana Ruliani menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Kepala Perangkat Daerah (Pengguna Anggaran) selaku pemegang KKPD mengenai bagaimana tata cara penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah.

“Sebagai informasi bahwa Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Kabupaten Probolinggo telah dilaksanakan mulai 2023, yang diluncurkan pada 30 November 2023 dengan piloting 5 (lima) OPD antara lain BPPKAD, BKPSDM, Bapelitbangda, Diskominfo dan Dinas PMD,” ujarnya.

Kristina menjelaskan, untuk 2024, telah diproses pengajuan semua SKPD akan menggunakan KKPD, yang diawali dengan membagi uang persediaan menjadi tunai/bank dan non tunai (KKPD) dengan persentase 60 persen : 40 persen.

“Karena KKPD merupakan indikator kinerja Penjabat Bupati, agar pelaksanaannya dapat dipercepat dan dilaksanakan secara tepat,” jelasnya.

Sementara Pemimpin Bank Jatim Cabang Kraksaan, Siska Dian Permatasari mengungkapkan, Bank Jatim Cabang Kraksaan akan mendukung semua kegiatan dari Pemkab Probolinggo, salah satunya dari sisi pembelanjaan di instansi Pemerintah Daerah agar membuat transaksi lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

“Salah satu yang sudah kami lakukan dengan memfasilitasi transaksi internet banking pada 2023. Semua OPD setelah kita fasilitasi dengan internet banking yang hari ini akan diberikan apresiasi kepada 5 OPD yang telah melakukan transaksi terbanyak selama 2023,” ungkapnya.

Siska menerangkan pada 2024, program dari pemerintah adalah Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang akan didukung oleh Bank Jatim dengan menggandeng Bank Mandiri untuk klasifikasi kartu kredit tersebut.

“Harapan saya semua OPD yang nanti mendapatkan KKPD untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin. Selain dari sisi pembelanjaan, kita juga berharap transaksi juga disisi penerimaan. Kami akan support untuk OPD-OPD penghasil untuk melakukan transaksi digitalisasi,” terangnya.

Sedangkan Pj Bupati Probolinggo, Ugas Irwanto menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja sama yang telah dibangun selama ini dengan Bank Jatim Cabang Kraksaan dan Bank Mandiri Cabang Kraksaan baik dalam mendukung pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun kerja sama yang mendukung program-program Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

“Kartu Kredit Pemerintah Daerah merupakan bagian dari kartu kredit Indonesia. Hal ini adalah bentuk migrasi dari transaksi keuangan pemerintah daerah yang sebelumnya lebih banyak manual ke digital. Ini juga bagian dari mewujudkan pemerintahan clear dan clean yang salah satu indikatornya adalah akuntabilitas,” katanya.

Pj Bupati Ugas menjelaskan penggunaan KKPD ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, meminimalisasi uang tunai, mengurangi fraud dari transaksi tunai dan mengurangi idle cash dari penggunaan uang persediaan.

“KKPD merupakan bentuk modernisasi transaksi pemerintah dalam rangka pengembangan pembayaran secara cashless (nontunai), pengelolaan likuiditas keuangan negara, dengan instrumen keuangan modern melalui sistem pembayaran nasional secara non tunai, dengan jaringan merchant yang sangat luas,” jelasnya.

Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan daerah, mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga mengurangi proses terjadinya fraud.

“Selain itu, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri yang berdampak pada peningkatan pendapatan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada daerah masing-masing melalui digitalisasi pembayaran atas pembelian barang dan jasa dan belanja modal,” tambahnya. (MC Kab Probolinggo/wan/son/)