Pemkab Probolinggo Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah 2024 secara Virtual

Probolinggo, InfoPublik  - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi daerah 2024 yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara virtual, Senin (18/3/2024).

Selain Kabupaten Probolinggo, rakor pengendalian inflasi yang membahas langkah konkret pengendalian inflasi di daerah 2024 ini diikuti oleh seluruh Gubernur serta Bupati/Wali Kota di Indonesia.

Untuk Kabupaten Probolinggo, rakor ini diikuti secara virtual dari ruang pertemuan Jabung 3 Kantor Bupati Probolinggo oleh Penjabat (Pj) Bupati Probolinggo Ugas Irwanto, bersama Pabung Kodim 0820 Probolinggo Mayor Kav Edy Surnoto, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Ahmad Hasyim Ashari, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Probolinggo.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian menyampaikan inflasi harus dijadikan atensi yang sangat penting di samping untuk menjaga situasi ekonomi dan membantu masyarakat. Sekaligus harus secara jeli dan detail setiap wilayah mengendalikan daerah masing-masing.

“Pengendalian inflasi sangat penting di samping persoalan-persoalan eksternal luar negeri yang berpengaruh kepada Indonesia, serta terjadinya resesi ekonomi di negara-negara besar yang selama ini ekonominya kuat,” katanya.

Menurut Mendagri, pertumbuhan ekonomi di Indonesia diatas 5% dan diakui oleh dunia relatif bagus. Tingkat pertumbuhan PDB Indonesia berada di peringkat 53 dari 185 negara di dunia.

“Indonesia di Asis Tenggara relatif stabil. Apalagi Pemilu sudah terlaksana dan dipuji oleh dunia. Mudah-mudahan memberikan harapan untuk Pembangunan ekonomi dan kepastian kepada para investor yang akan mendorong ekonomi Indonesia,” jelasnya. 

Mendagri menerangkan inflasi year on the year sebesar 2,75%. Ini terjadi kenaikan dari bulan sebelumnya 2,57% year on year. Inflasi dari bulan ke bulan juga terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari 0,04% menjadi 0,37%. 

“Artinya memang pada Februari terjadi kenaikan harga barang dan jasa terutama makanan, minuman, tembakau, transportasi dan penyedia makanan dan minuman restoran. Salah satu pemicunya adalah adanya Pemilu dan libur panjang sehingga sektor transportasi banyak yang libur,” terangnya.

Lebih lanjut Mendagri menegaskan sekarang kita akan berhadapan dengan situasi yang lain yaitu dinamika yang cukup berpengaruh, yakni Ramadan dan hari raya Idulfitri.

“Mobilitas masyarakat berupa arus mudik dan arus balik yang tinggi akan berpengaruh kepada sektor transportasi,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut dilakukan paparan oleh Badan Pangan Nasional, Badan Pusat Statistik, Bulog, Jamdatun Kejaksaan Agung RI, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kedeputian III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden, Satgas Pangan Polri dan TNI.

Usai mengikuti rakor tersebut, Pj Bupati Probolinggo Ugas Irwanto menyampaikan bahwa untuk menekan laju inflasi ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo sudah melakukan intervensi dengan melakukan pasar murah, memantau harga sembako di pasar, panen raya dan lain sebagainya.

“Alhamdulillah, sampai hari ini untuk Kabupaten Probolinggo masih normal-normal saja. Kami akan terus memantau harga-harga sembako di lapangan. Intervensi sudah kami lakukan agar harga-harga sembako tidak melonjak seperti di daerah-daerah lain,” katanya.

Pj Bupati mengatakan, pihaknya akan terus menjaga harga sembako tetap stabil selama bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idulfitri. “Insya Allah kita akan terus bergerak memantau dan mengendalikan harga demi masyarakat Kabupaten Probolinggo,” tambahnya.  (MC Kab Probolinggo/wan/son/)