Buka Musrenbang RKPD, Pj Bupati Malra Soroti Kinerja Pelaporan hingga Pelayanan Publik

Langgur, InfoPublik - Penjabat (Pj) Bupati Maluku Tenggara (Malra), Jasmono meminta pimpinan Oranisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih mengoptimalkan tata kelola pemerintahan pada tahun 2025.

"Tata Kelola pemerintahan kita masih perlu lebih dioptimalkan. Hal pertama yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah konsistensi perencanaan dan penganggaran," ujarnya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malra Tahun 2025 di aula kantor bupati Kota Langgur, Sabtu (9/3/2024).

Menurut dia, kebijakan rencana pembangunan yang sudah dirancang dengan baik hendaknya diikuti dengan kebijakan anggaran yang selaras. Sebab, jika tidak mengikuti rencana yang disusun maka kinerja tidak akan optimal.

Jasmono juga menjelaskan fungsi-fungsi lainnya, seperti peningkatan profesionalitas ASN, kinerja pengawasan, kinerja kelembagaan, termasuk pengelolaan keuangan juga perlu lebih ditingkatkan.

Dalam hal ini, kata dia, kinerja pelaporan masih kurang. Beberapa yang belum optimal di antaranya pengukuran reformasi birokrasi, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Monitoring Center Prevention (MCP) Koordinasi dan Supervisi, Pencegahan Korupsi Terintegrasi (Korsupgah) KPK, dan pelaporan sejenis lainnya.

Dia mengingatkan, banyak hal yang dilakukan namun tidak dilaporkan secara baik, mengakibatkan penilaian oleh pemerintah pusat terkadang membuat Malra tertinggal dari daerah lainnya.

Jasmono menambahkan, aspek pelayanan publik, perekonomian maupun percepatan pembangunan, akan lebih optimal jika didukung kapasitas infrastruktur yang baik.

"Masalah ketersediaan infrastruktur wilayah yang memadai akan menjadi faktor pendorong bagi meningkatnya kinerja pelayanan," katanya.

Lanjutnya lagi, masalah ketentraman dan ketertiban umum, beberapa gangguan keamanan dan ketertiban masih terjadi di Malra.

Di wilayah perkotaan Langgur, kenakalan remaja, minuman keras, dan pengaruh negatif interkasi di media sosial menjadi penyebab kejadian tawuran, perkelahian dan bahkan bentrok warga.

“Dukungan pengawasan dari orang tua, keluarga dan kerabat perlu didorong agar generasi muda kita tidak terjerumus ke dalam prilaku kenakalan yang dapat mengakibatkan kerugian harta benda maupun korban jiwa,” tandasnya. (MC Maluku Tenggara/Adolof Labetubun)