Pernyataan Ketua DPD KNPI Soal Kinerja Pj Bupati Malra Dinilai Keliru, Ini Penjelasan Kadis Kominfo

Langgur, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara mengapresiasi sikap Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Maluku Tenggara yang telah turut menjalankan fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Maluku Tenggara. Namun, fungsi kontrol yang dilakukan haruslah benar dan sesuai fakta.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Malra, Antonius Raharusun, sehubungan dengan pernyataan Ketua DPD KNPI Malra, Mudafarsyah Leisubun yang dinilai keliru.

Dalam keterangannya, Antonius Raharusun membantah pernyataan Mudafarsyah Leisubun yang mengatakan Penjabat (Pj) Bupati Malra, Jasmono, tidak ingin melakukan upaya rekonsiliasi dengan mengajak dan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, elemen pemuda agar duduk bersama-sama melakukan upaya pencegahan dan penanganan konflik.

“Faktanya, Penjabat Bupati Malra serius mengupayakan rekonsiliasi dengan pihak-pihak seperti yang disebutkan Leisubun,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (5/3/2024).

“Kami punya bukti dan dokumentasi keseriusan Pj Bupati Malra menyelesaikan konflik sangat jelas, foto, video dapat dilihat pada akun Facebook dan dan channel Youtube Diskominfo Maluku Tenggara,” imbuhnya.  

Raharusun menjelaskan, Pj Bupati Malra senantiasa hadir bahkan pada saat konflik sedang terjadi, pejabat bupati terlibat bersama-sama aparat TNI-Polri meredahkan amarah para pihak yang bertikai.

Kehadiran Pj Bupati saat terjadi konflik, sambung dia, tentu sangat mengancam nyawa namun hal itu rela dilakukan lantaran mencintai rakyatnya.

“Kami punya bukti dokumentasi, karena itu saya menilai pernyataan saudara ketua DPD KNPI sangat keliru,” tukasnya.

Lebih lanjut dia menambahkan, Pj Bupati Malra hadir dan melakukan pertemuan bersama Forkopimda, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Orang Kay Langgur, Penjabat Kepala Ohoi Ohoijang, Lurah Ohoijang Watdek, OPD Terkait dan pihak lainnya.

Hasilnya berupa kebijakan maklumat maupun press release tegas Pemerintah Daerah sebagaimana dibacakan dan telah disebarluaskan melalui Channel Youtube Diskominfo Maluku Tenggara.

Upaya Menjaga Kamtibmas, sambung dia, sesungguhnya bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah serta TNI-Polri melainkan tanggung jawab bersama semua komponen anak negeri, termasuk di dalamnya KNPI Maluku Tenggara sebagai wadah berhimpun organisasi kepemudaan di Malra.

“Alangkah bijaknya bila, DPD KNPI Maluku Tenggara turut bersama-sama Pemerintah Daerah dan TNI-Polri mengusahakan resolusi atas konflik yang terjadi sehingga perdamaian bersama dapat dirasakan” pungkasnya. (MC Maluku Tenggara/Adolof Labetubun)