Predikat Informatif untuk Pemkab Cilacap dalam Penghargaan KIP Jawa Tengah 2023

Semarang, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten Cilacap berhasil meraih kategori informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2023 kategori Badan Publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Penghargaan tersebut diterima oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Sujito, pada acara malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang digelar di Patra Semarang Hotel & Convention, Kamis (21/12/2023) malam.

Turut mendampingi Sujito, Kepala Diskominfo Kabupaten Cilacap, Supriyanto beserta jajaran, Direktur RSUD Cilacap, M. Ichlas Riyanto serta sejumlah undangan lainnya. Pada penilaian ini Pemkab Cilacap berhasil meraih nilai 98,36 dan menyandang kategori informatif.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Indra Asoka Mahendrayana menjelaskan, monitoring dan evaluasi penelitian keterbukaan badan publik adalah agenda tahunan yang sudah dilakukan sejak tahun 2016.

Tujuannya untuk mengetahui dan mengukur pelaksanaan keterbukaan informasi publik kepada badan publik melalui tahapan penilaian website dan media sosial kemudian pengisian kuesioner mandiri (SAQ), visitasi dan verifikasi serta presentasi uji publik.

“Tahun 2023 boleh dibilang istimewa karena kami melakukan monitoring dan evaluasi badan publik terbanyak dibanding tahun-tahun sebelumnya terhadap 295 badan publik di lingkup provinsi Jawa Tengah”, jelasnya.

Badan publik yang menjadi obyek monev antara lain pemerintah daerah kabupaten/kota, SKPD provinsi, rumah sakit kabupaten/kota, rumah sakit provinsi dan pusat, serta badan vertikal dan BUMD.

Selain itu, pihaknya juga melakukan Monev terhadap badan publik penyelenggara pemilu yakni Bawaslu dan KPU Kabupaten Kota serta 86 Pemerintah desa yang diusulkan dari masing-masing kabupaten.

Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (Purn) Nana Sudjana mengucapkan selamat kepada para penerima KIP award. “Keterbukaan informasi publik ini merupakan salah satu poin penting tentunya untuk mengelola atau mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik kemudian transparan akuntabel.

Nana berharap, dengan adanya keterbukaan infomasi publik dapat mendorong partisipasi masyarakat, serta mengoptimalkan pengawasan dan partisipasi publik terhadap penyelenggara negara dan badan publik lainnya. “Termasuk badan atau lembaga penyelenggara pemilu diharapkan bisa mengoptimalkan kinerjanya”, ujarnya. (dn/kominfo)