Makmur Marbun Memimpin Rapat Terkait Progres Pembangunan Kab.PPU

Penajam, InfoPublik - Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar rapat kerja penting untuk membahas pelaksanaan program kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023. Rapat tersebut juga membahas rencana program kegiatan perubahan APBD tahun ini, Senin(9/10/2023).

Dalam rapat yang berlangsung di aula lantai I Kantor Bupati, dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Tohar, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat daerah (Setda) PPU Nicko Herlambang, Asisten Administrasi Umum Setda PPU Ahmad Usman, serta perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU berkumpul untuk membahas perkembangan program kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun ini. Mereka juga berdiskusi tentang perubahan-perubahan yang diperlukan dalam program kegiatan APBD 2023 untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Penjabat (Pj) Bupati Makmur Marbun, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya evaluasi yang cermat terhadap program kegiatan yang telah berjalan. Ia juga menekankan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan bahwa dana APBD digunakan secara efisien dan efektif demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten PPU.

Lebih lanjut, pihaknya juga menyampaikan kabupaten harus bersinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait kebijakannya."Jangan sampai provinsi membuat A, kita membuat Z", kata Marbun.

Lanjutnya, ia juga berharap bahwa program ini harus tepat sasaran untuk masyarakat, dan tidak ada lagi kegiatan yang dilakukan di luar daerah."Tidak ada satupun semua harus di PPU, oleh karena itu segera cermati betul-betul kegiatan yang ada di dalamnya,"harapnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekda PPU Tohar juga menyampaikan terkait progres APBD yang merupakan akumulasi dari progres DPA/SKPD itu ada dikisaran, 99,9 persen itu artinya inti yang disampaikan pimpinan daerah sebagai bagian performance yang ingin diwujudkan bahwa belanja publik pada tahun anggaran berjalan ini bisa dikontribusi sekian besarnya kepada dinamika perkembangan perekonomian daerah.

"Mungkinkah 99,9 persen akan tercapai pelaksanaan APBD yang notabene itu agregasi dari DPA maing-masing SKPD jawabanya bisa ia dan bisa tidak,"jelasnya.

Tohar juga juga berharap jika masih ada program yang tidak dikehendaki pimpinan di perubahan, untuk segera di review kembali, karena masih ada kesepatan."Hal itu terutama diklat-diklat kolektif yang di rencanakan di luar daerah, beliau tidak melarang tetapi yang beliau inginkan adalah dilaksanakan didalam daerah dengan mengundang narasumber datang kesini,"imbuhnya.

Rapat berakhir dengan penegasan bahwa proses evaluasi dan perubahan program kegiatan akan terus berlangsung, dan pemerintah daerah akan terus berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya.(Mc.PPU/Wan/Eyv)