Pemkab Rohul Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Bersama Mendagri

Rohul, InfoPublik – Asisten II Setda Rohul H. Ibnu Ulya mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara Virtual bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri RI) Tito Karnavian, di aula Kantor Diskominfo Rohul, Senin (9/1/2023).

Selain itu,  jajaran Pemkab Rohul turut juga dihadiri Kepala Bappeda Rohul Yusmar, Kadis Kominfo Rohul H. Syofwan, Kadis DKPP Rohul Barikun, Kadis Nakbun Rohul C.H.Agung Nugroho, Plt Kadis Perindag Rohul Yurniziarti, dan Kepala BPS Rohul.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan, angka inflasi nasional ditentukan oleh kerja Pemerintah Pusat dan seluruh Pemerintah Daerah. Jadi, peran pemerintah daerah juga sangat penting.

Disampaikan bahwa, Inflasi Desember 2022 berada pada angka 0,66 persen (mtm) dan 5,51 persen (yoy). Sampai dengan 6 Januari 2023, terpantau komoditas yang menyumbang kenaikan dan penurunan inflasi seluruh kabupaten/kota di Indonesia, seperti Cabai rawit terjadi kenaikan di 81 kabupaten/kota, namun penurunan di 42 kabupaten/kota lain. Selanjutnya, komoditas beras terjadi kenaikan di 72 kabupaten/kota, namun terjadi penurunan di 90 kabupaten/kota lainnya.

Kemudian, telur ayam ras terjadi penurunan di 206 kabupaten/kota, namun hanya terjadi kenaikan di 16 kabupaten/kota. Komoditas daging ayam ras juga mengalami penurunan di 118 kabupaten/kota, namun juga mengalami kenaikan di 55 kabupaten/kota lainnya.

Mendagri memaparkan, tantangan ekonomi dan inflasi merupakan tantangan global. "Stabilitas harga pangan menjadi hal yang paling utama menjadi perhatian kita. Oleh karena itu, Presiden meminta agar kita bisa konsisten mendukung pengendalian harga barang jasa atau indikator inflasi," pungkasnya.

Sementara itu, Asisten II Setda Rohul H. Ibnu Ulya yang hadir mewakili Bupati Rokan Hulu (Rohul) H. Sukiman mengatakan, untuk penanganan Inflasi Kabupaten Rokan Hulu di setiap OPD terus bergulir. Dari target belanja Rp5,1 miliar, hanya Rp800 juta tidak bisa direalisasikan karena faktor pengadaan barang sembako.

“Yang banyak di dinas sosial realisasi baru 64 persen, hal ini menyangkut progres pelaksanaan 100 persen tidak terkejar oleh Dinas Sosial tersebut terhadap pengadaan beras dan sembako, karena beras waktu itu sulit direalisasikan sementara target pencairan itu sudah sampai,” ungkapnya.

Sesuai dengan arahan Mendagri, Ibnu Ulya mengaku, Pemkab Rohul terus berupaya dan membuat terobosan dalam menekan lajunya Inflasi daerah. OPD terkait telah melakukan kegiatan Pasar Murah dan melakukan pemantauan dan pengendalian harga sembako.

“Kita tetap melaksanakan pemantauan dan pengendalian harga melalui Dinas Perindag Rohul seperti Di Pasar Ujung Batu dan Pasir Pengaraian. Untuk kegiatan Pasar murah sudah terlaksana 100 persen, Kemudian Disnakbun menyalurkan peralatan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Rohul dan Dishub Rohul juga sudah 100 persen dalam memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak inflasi,” ujarnya. (MCRohul/Hen/Zam)