Pengalihan SMA/SMK, Komisi E Minta Guru Tidak Perlu Khawatir Dan Resah

Surabaya, InfoPublik -  Terkait pengalihan SMA/SMK oleh provinsi, Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim meminta kepada para guru SMA dan SMK tidak perlu resah dan  mensikapi secara berlebihan. Sebab, pemerintah sudah memikirkan berbagai solusi.

Ketua Komisi E DPRD Jatim, dr Agung Mulyono menilai kekhawatiran itu tidak perlu terjadi di para guru di Jatim.

"Jangan resah, jangan galau. Sebab pengambilalihan SMA/SMK ini sudah dipersiapkan dengan matang. Kita harus melihat pengambilalihan ini dari sisi positif. Masalah honor, itu sudah dipikirkan oleh Gubernur baik yang PNS ataupun GTT," kata Agung Mulyono, belum lama ini.

Diterangkannya, pengambilalihan SMA/SMK oleh provinsi itu salah satunya terkait standardisasi mutu sekolah. Pasalnya, selama ini ketika SMA/SMK diurusi Pemkab/Pemkot, standarnya tidak sama antara daerah satu dengan lainnya. Sehingga hal ini berimbas pada mutu pendidikan juga.

"Pengambilalihan SMA/SMK itu memang untuk standardisasi mutu. Bisa kita lihat sendiri misalnya sekolah di Pacitan dengan Surabaya sangat berbeda. Dengan standardisasi ini diharapkan mutu pendidikan akan meningkat secara merata," ujarnya.

Selanjutnya dijelaskan, kemungkinan terjadinya mutasi antar wilayah baru akan dilakukan jika terjadi kenaikan pangkat atau jabatan. Dengan kenaikan pangkat atau jabatan tersebut, saat seorang guru yang dimutasi juga akan diberikan beberapa tunjangan.

 "Kalau mutasi, itu pasti naik jabatan atau pangkat. Itu pasti juga ada tunjangannya, seperti tunjangan untuk rumah dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada kenaikan jabatan, saya yakin tidak ada mutasi," ujarnya.

Senada, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur, Syaiful Rahman menyatakan keresahan para guru itu terlalu berlebihan. Pasalnya tidak akan terjadi hal-hal yang dikhawatirkan, seperti mutasi ataupun penurunan honor.

"Mengapa harus risau. Tidak akan ada mutasi itu. Semua akan tetap seperti biasanya. Yang jadi kepala sekolah juga tetap kepala sekolah, tidak akan mutasi seperti yang dikhawatirkan. Apalagi itu mutasi antardaerah, itu tidak ada," tegas Syaiful Rahman.

Begitu juga terkait honor para GTT dipastikan tidak akan mengalami perubahan. "Sampai Desember nanti masih menjadi tanggung jawab daerah. Saat ini, kami masih membahas soal honor tersebut. Tidak akan kita turunkan honornya. Kalaupun itu terjadi, itu bukan imbas dari pengambilalihan Pemprov, tapi karena kondisi negara," ujarnya. (MC. Diskominfo Prov Jatim/non-pca/Kus)