:
Oleh MC Provinsi Sumatera Utara, Rabu, 27 Januari 2016 | 11:20 WIB - Redaktur: Kusnadi - 823
Medan, InfoPublik - Plt. Gubsu meminta jajarannya untuk fokus untuk menerapkan tata kelola keuangan yang baik diantaranya melalui penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) dengan Akrual basis secara real time online.
Hal itu disampaikan Plt. Gubsu ir. H. Tengku Erry Nuradi, M.Si dalam pertemuan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan PT Bank Sumut, Selasa (26/1) di Kantor Gubsu.
Pertemuan tersebut juga membahas penerapan SIMDA yang terintegrasi dengan CMS aplikasi Cash Management System secara real time online pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Utara.
Hadir dalam pertemuan Kepala Perwakilan BPKP Sumut Mulyana, Direktur Utama PT Bank Sumut Edie Rizliyanto, Direktur Pemasaran PT Bank Sumut Ester Junita Ginting, Pl Assisten Ekbang Provsu Ibnu Hutomo dan Kabag Perbendaharaan Biro Keuangan M Ilyas.
Plt. Gubsu mengungkapan, pihaknya terus mendorong pembenahan tata kelola keuangan di Sumatera Utara baik untuk diterapkan Pemerintah Provinsi juga pemerintah kabupaten/kota.
“Jangan Sumut hanya dikenal karena hal negatif, Sumut harus bisa berubah. Salah satunya dengan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik,” ujar Plt Gubsu.
Plt. Gubsu mengatakan, pihaknya akan mendukung pembenahan tata kelola keuangan di Provinsi Sumatera Utara, salah satunya menerapkan SIMDA yang berintegrasi dengan CMS.
“Pemprov Sumut harus menjadi contoh bagi kabupaten/kota. Untuk itu saya minta aplikasi ini bisa diterapkan,” ujar Erry kepada jajarannya.
Dalam kesempatan itu Plt Gubsu mengungkapan harapan Bank Sumut dan BPKP Sumut bisa memberi pendampingan kepada Pemprov dan Pemkab/ Pemko sehingga bisa menerapkan secara baik.
Kepala BPKP Sumut, Mulyana menjelaskan, pihaknya mendorong SiMDA bisa diterapkan secara penuh. Dengan adanya aplikasi CMS yang disediakan Bank Sumut maka akan semakin memperkuat pengendalian keuangan daerah.
“Dengan SIMDA dan CMS berarti para kepalda daerah bisa mengatur cash secara baik sehingga tata kelola keuangan dengan lebih baik,” katanya.
Melalui aplikasi itu, dari waktu ke waktu bisa diketahui berapa saldo dan untuk apa tujuan penggunaan saat itu bisa diketahui.
“Mudah- mudahan kerjasama yang baik antara Pemprov, BPKP dan Bank Sumut akan ditularkan ke daerah lain,” katanya.
Saat ini ada 27 kab/ kota dan Pemerintah Provinsi yang sudah komitmen menerapkan Simda. Dari 27 pemda itu, tiga kabupaten sudah menerapkan SIMDA terintegrasi dengan CMS.
Mulyana mengatakan, mulai tahun 2015 pengelolaan keuangan secara nasional sudah mulai menerapkan akrual basis.
“Pelaporan juga, sehingga ketika diaudit BPK sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku,” katanya.
Akrual basis merupakan sistem yang real time, tepat, akurat, dan langsung sehingga sistem ini dapat memberikan gambaran utuh posisi keuangan pemerintah daerah yang pada akhirnya juga mampu mengendalikan defisit anggaran.
Sementara itu Dirut Bank Sumut Edie menjelaskan CMS Kasda adalah sistem saluran distribusi elektronik pengelolaan keuangan daerah yang terkoneksi secara real time online antara terminal komputer pemerintah daerah dengan sistem informasi manajemen perbankan. Aplikasi CMS Kasda online ini lebih jauh dikembangkan dengan sistem yang terintegrasi dengan Simda BPKP.
Ester Junita menambahkan pihaknya dengan dukungan BPKP sudah menyosialisasikan penerapan aplikasi keseluruh kabupaten/kota dan hampir seluruh daerah komit untuk menerapkannya. “Komitmen ini ini perlu direalisasikan dan secara teknis kami sudah menyiapkan sistem maupun sumber daya manusia,” jelas Ester.(Mc Prov. Sumut/Kus)
