Jakarta, InfoPublik – Pemerintah memastikan sebanyak 172.323 guru non-aparatur sipil negara (non-ASN) tetap dapat melaksanakan tugas pembelajaran di sekolah masing-masing pada 2027. Kepastian tersebut disampaikan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam Taklimat Media bertajuk “Ngopi Bareng Bu Nunuk Bersama Fortadik” di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa pemerintah telah memberikan jaminan kepada guru non-ASN yang masih tersisa di sekolah untuk tetap menjalankan tugas mengajar hingga memperoleh status ASN melalui seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS). “Sebagai informasi untuk guru non-ASN yang 172.000 lebih itu, pada saat pertemuan antara DPR dengan pimpinan pemerintah tanggal 6 November 2026 yang lalu sudah ada jaminan bahwa mereka tetap melaksanakan tugas sampai mereka memperoleh status ASN melalui seleksi CPNS,” ujar Nunuk.
Ia menjelaskan, setelah masa berlaku surat edaran sebelumnya berakhir, pemerintah akan menerbitkan perpanjangan surat edaran sebagai dasar penugasan guru non-ASN. Kebijakan tersebut telah mendapatkan persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
Sebelumnya, Sekretaris Ditjen GTK, Temu Ismail, menyampaikan bahwa jumlah 172.323 guru non-ASN tersebut merupakan guru yang telah terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) hingga 31 Desember 2024.
Kepastian penugasan tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 yang memberikan ruang bagi guru non-ASN untuk tetap diberdayakan mengajar di sekolah masing-masing. Pemerintah daerah juga masih dapat memberikan gaji kepada guru tersebut selama 2026.
Berdasarkan materi paparan Ditjen GTK, terdapat tiga kriteria guru non-ASN yang penugasannya diperpanjang pada 2027, yakni terdata dalam Dapodik sebelum 31 Desember 2024, masih aktif mengajar dan memiliki perjanjian kerja yang semula berakhir pada Desember 2026, serta bertugas di sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah.
Dari sisi kesejahteraan, guru non-ASN yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi beban kerja memperoleh Tunjangan Profesi Guru (TPG). Sementara itu, guru yang belum bersertifikat mendapatkan insentif. Pemerintah daerah juga dapat memberikan tambahan penghasilan sesuai kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Temu Ismail menjelaskan, dukungan terhadap guru non-ASN tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan kepastian penugasan sekaligus menjaga keberlangsungan kegiatan pembelajaran di sekolah.
Lebih lanjut, Nunuk Suryani menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan landasan hukum lanjutan agar guru non-ASN tetap dapat bertugas di satuan pendidikan masing-masing dan memiliki kesempatan mengikuti seleksi CPNS.
“Sehingga ketika saat ini surat edarannya berakhir akan diterbitkan referensi hukum, apakah itu bentuknya Perpres ataukah PP yang mewadahi mereka untuk tetap bertugas di satuan pendidikannya dan berkesempatan mengikuti seleksi CPNS sampai status ASN mereka didapat,” katanya.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya memastikan keberlangsungan pembelajaran sekaligus memberikan kepastian bagi guru non-ASN yang masih menjalankan tugas di sekolah negeri.