Jakarta, InfoPublik – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperkuat sistem pencegahan dan penanganan kecurangan (fraud) dalam pelayanan kesehatan guna melindungi keselamatan pasien, menjaga keberlanjutan pembiayaan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan nasional.
Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan, Rudi Supriatna Nata Saputra, menegaskan bahwa pencegahan fraud membutuhkan integritas tanpa kompromi dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem kesehatan.
Menurutnya, fraud bukan sekadar persoalan kerugian keuangan negara. Praktik tersebut juga berpotensi mengurangi kesempatan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, mengganggu keselamatan pasien, serta menurunkan kepercayaan publik.
"Jadi komitmen bersama, kita tidak ada ruang bagi kecurangan dalam pelayanan kesehatan, tidak ada kompromi terhadap integritas dan profesionalisme," tegas Rudi Supriatna Nata Saputra dalam 2nd INAHAFF Conference 2026, di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Ia menjelaskan, risiko fraud terdapat di sepanjang rantai pelayanan kesehatan. Karena itu, upaya pencegahan tidak boleh hanya berfokus pada proses klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tetapi juga harus mencakup pelayanan klinis, pengadaan obat dan alat kesehatan, data kepesertaan, sumber daya manusia kesehatan, hingga tata kelola fasilitas pelayanan kesehatan.
Berdasarkan data laporan antikecurangan JKN BPJS Kesehatan yang dipaparkan Rudi, manipulasi diagnosis menjadi jenis kecurangan dengan nilai tertinggi pada 2025, yakni sekitar Rp154 miliar.
Sementara itu, praktik phantom billing atau klaim atas pelayanan yang sebenarnya tidak dilakukan mengalami penurunan. Jika pada 2023 jenis kecurangan tersebut mencapai 40 persen, pada 2025 angkanya turun menjadi 3 persen. Pada periode 2024–2025, manipulasi diagnosis menjadi jenis kecurangan yang paling banyak mendapat perhatian.
Dari sisi pelaku, data 2025 mencatat sekitar 93 persen dari 973 pelaku kecurangan berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan. Dari kelompok tersebut, sebanyak 62,2 persen merupakan fasilitas kesehatan swasta. Sementara itu, temuan pada rumah sakit vertikal Kemenkes tercatat sebesar 1,5 persen.
Rudi menilai penurunan phantom billing menunjukkan pentingnya deteksi dan penanganan kasus, sekaligus penguatan ekosistem pencegahan agar praktik kecurangan tidak kembali terjadi dalam bentuk lain.
Penguatan Pengawasan dan Integrasi Digital
Untuk memperkuat pencegahan, Kemenkes mendorong penerapan three lines model atau model tiga lini pengawasan di fasilitas pelayanan kesehatan. Model tersebut mencakup penguatan manajemen, unit kepatuhan dan pengelolaan risiko, serta pengawasan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) maupun aparat penegak hukum.
Selain itu, strategi antikecurangan akan diperkuat melalui tiga pendekatan, yakni pencegahan (prevent), deteksi (detect), dan respons (respond).
Rudi juga menekankan pentingnya pemetaan risiko secara bersama untuk mengidentifikasi potensi kecurangan dari peserta, fasilitas pelayanan kesehatan, pemangku kepentingan, hingga industri kesehatan. Pemetaan tersebut perlu didukung sistem peringatan dini, indikator risiko, dan dasbor pemantauan.
Transformasi digital juga menjadi bagian penting dalam upaya tersebut. Salah satunya melalui integrasi rekam medis elektronik (RME) dengan platform SATUSEHAT agar aktivitas pelayanan kesehatan tercatat dan dapat dianalisis.
Integrasi data kepesertaan, klaim, pelayanan, obat, dan alat kesehatan diharapkan membantu mendeteksi pola tidak wajar yang memerlukan verifikasi dan penilaian objektif.
Menurut Rudi, rekam medis elektronik dapat menyediakan data secara waktu nyata, mendukung verifikasi klaim lintas sistem, menyediakan jejak audit, serta membantu analisis pola anomali.
Sebagai langkah awal, implementasi integrasi RME dengan SATUSEHAT telah diuji coba di dua rumah sakit Kemenkes, yakni RS Sardjito dan RS Wahidin Makassar.
Ke depan, implementasi tersebut ditargetkan meluas. Rumah sakit vertikal Kemenkes diharapkan dapat menerapkannya secara menyeluruh, sedangkan rumah sakit daerah ditargetkan mencapai 50 persen dari total lebih dari 500 rumah sakit.
Kolaborasi Bangun Budaya Antifraud
Rudi menegaskan, pencegahan dan penanganan fraud bukan menjadi tanggung jawab satu institusi. Upaya tersebut membutuhkan kolaborasi Kemenkes, BPJS Kesehatan, dinas kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi profesi, industri alat kesehatan, APIP, serta aparat penegak hukum, termasuk KPK, kepolisian, dan kejaksaan.
Ia juga menyampaikan perlunya penguatan regulasi, termasuk peninjauan kembali Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan.
Menurutnya, evaluasi regulasi diperlukan agar penerapannya dapat menjangkau berbagai aspek dan pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta serta lingkungan TNI dan Polri.
Kemenkes juga mendorong penguatan kapasitas tim antikecurangan dan auditor, termasuk auditor APIP di daerah, serta memastikan rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti.
Melalui penguatan regulasi, tata kelola organisasi, pencegahan berbasis risiko, digitalisasi sistem antikecurangan, dan budaya integritas, Kemenkes berkomitmen membangun sistem kesehatan yang bersih, berkualitas, dan berkeadilan.