Cara Menjaga Kepesertaan JKN Tetap Aktif, Bayar Iuran Sebelum Tanggal 10

Jakarta, InfoPublik – Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) perlu memastikan pembayaran iuran dilakukan secara rutin sebelum tanggal 10 setiap bulan agar status kepesertaan tetap aktif dan perlindungan kesehatan dapat dimanfaatkan saat dibutuhkan.

Bagi peserta segmen mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), BPJS Kesehatan menyediakan berbagai kemudahan pembayaran, mulai dari perbankan, gerai ritel modern, dompet digital, hingga fitur pembayaran otomatis atau autodebit.

Kepatuhan membayar iuran tepat waktu menjadi salah satu langkah penting agar peserta tetap memperoleh perlindungan dan dapat mengakses manfaat layanan kesehatan saat dibutuhkan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah dalam keterangan Senin (9/11/2026) mengatakan, pembayaran iuran tepat waktu tidak hanya menjaga keberlangsungan manfaat JKN, tetapi juga mencerminkan semangat gotong royong yang menjadi fondasi program tersebut.

“Kami mengimbau peserta untuk tidak menunda pembayaran hingga mendekati jatuh tempo. Dengan membayar iuran sebelum tanggal 10 setiap bulan, peserta dapat memastikan status kepesertaannya tetap aktif dan terlindungi ketika membutuhkan layanan kesehatan,” ujarnya. 

Untuk memudahkan peserta, BPJS Kesehatan menyediakan berbagai kanal pembayaran yang dapat dimanfaatkan, mulai dari ATM, mobile banking, internet banking, gerai ritel modern, dompet digital, hingga kanal pembayaran resmi lainnya.

Peserta juga dapat menggunakan fitur pembayaran otomatis atau autodebit melalui perbankan maupun penyedia layanan uang elektronik. Fitur ini memungkinkan pembayaran iuran dilakukan secara otomatis setiap bulan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Rizzky, autodebit menjadi solusi praktis bagi peserta dengan mobilitas tinggi yang berisiko lupa membayar iuran tepat waktu.

“Melalui autodebit, peserta tidak perlu lagi mengingat jadwal pembayaran setiap bulan karena sistem akan melakukan pemotongan secara otomatis sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, risiko keterlambatan pembayaran dapat diminimalkan,” jelasnya.

NADI JKN dan REHAB Bantu Peserta

Selain menyediakan beragam kanal pembayaran, BPJS Kesehatan menghadirkan inovasi NADI JKN (Menabung Demi Iuran JKN) yang diluncurkan pada 4 Agustus 2026.

Program ini ditujukan bagi peserta PBPU atau mandiri yang memiliki penghasilan harian maupun tidak tetap. Melalui NADI JKN, peserta dapat menyisihkan dana secara bertahap sesuai kemampuan, baik harian, mingguan, maupun bulanan, hingga mencukupi nominal iuran.

Apabila saldo tabungan telah mencukupi, dana akan dipotong secara otomatis untuk pembayaran iuran JKN. Inovasi ini diharapkan membantu peserta lebih disiplin membayar iuran, mencegah tunggakan, serta menjaga keaktifan kepesertaan secara berkelanjutan.

Bagi peserta mandiri yang memiliki tunggakan iuran, BPJS Kesehatan juga menyediakan Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB). Program ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk melunasi tunggakan secara bertahap sesuai kemampuan dan ketentuan yang berlaku.

“Program REHAB dihadirkan untuk membantu peserta yang mengalami kesulitan melunasi tunggakan sekaligus. Melalui skema pembayaran bertahap, peserta memiliki kesempatan untuk kembali menjaga keaktifan kepesertaannya tanpa terbebani pembayaran tunggakan secara penuh dalam satu waktu,” kata Rizzky.

Peserta PBI JK Diimbau Periksa Status Kepesertaan

Pada kesempatan yang sama, BPJS Kesehatan mengimbau peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) untuk memeriksa status kepesertaan secara berkala menyusul penyesuaian dan pemutakhiran data penerima bantuan yang dilakukan pemerintah.

Rizzky menjelaskan, penyesuaian status kepesertaan PBI JK dilakukan berdasarkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh kementerian/lembaga yang berwenang. Penyesuaian tersebut mengacu pada kriteria tingkat kesejahteraan masyarakat, sehingga masyarakat yang tidak lagi memenuhi kriteria desil 1–5 tidak termasuk dalam kelompok sasaran penerima PBI JK.

Peserta dapat memeriksa status sosial ekonominya melalui situs resmi Kementerian Sosial di https://cekbansos.kemensos.go.id/. Sementara itu, pengecekan status kepesertaan JKN dapat dilakukan melalui microsite PASTI JKN di https://pasti.bpjs-kesehatan.go.id/cek/, Aplikasi Mobile JKN, layanan Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA) di nomor 08118165165, BPJS Kesehatan Care Center 165, maupun kantor BPJS Kesehatan terdekat.

Rizzky juga mengimbau masyarakat yang tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima PBI JK dan sudah mampu membayar iuran secara mandiri agar segera beralih ke segmen kepesertaan mandiri. Langkah tersebut diperlukan untuk menjaga kesinambungan perlindungan kesehatan.

Sementara itu, peserta yang merasa kondisi ekonominya belum sesuai dengan data yang tercatat dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui perangkat desa, kelurahan, atau Dinas Sosial setempat untuk mendapatkan pendampingan dan tindak lanjut.

Bagi peserta yang ingin mengajukan reaktivasi PBI JK, Rizzky menjelaskan bahwa peserta dapat melapor ke Dinas Sosial setempat dengan membawa Surat Keterangan Membutuhkan Layanan Kesehatan.

Selanjutnya, Dinas Sosial akan mengusulkan peserta kepada Kementerian Sosial untuk diverifikasi. Jika memenuhi persyaratan, Kementerian Sosial akan menetapkan peserta melalui Surat Keputusan Menteri Sosial. Keputusan tersebut menjadi dasar bagi BPJS Kesehatan untuk mengaktifkan kembali status kepesertaan sehingga peserta dapat kembali mengakses layanan kesehatan yang dijamin Program JKN.