Jakarta, InfoPublik – Pemerintah Republik Indonesia mendesak negara-negara anggota BRICS agar segera mewujudkan aksi nyata melampaui komitmen di atas kertas dalam menangani krisis iklim global.

Desakan tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, yang memimpin delegasi Indonesia secara langsung dalam Pertemuan Menteri Lingkungan Hidup BRICS ke-12 di New Delhi, India, Selasa (18/8/2026).

Langkah diplomasi strategis yang diusung oleh KLH/BPLH berhasil membuahkan hasil konkret melalui kesepakatan Joint Statement of the 12th BRICS Environment Ministers Meeting. Dokumen strategis ini secara resmi menetapkan empat pilar kerja sama prioritas untuk 2026, yaitu Promosi gaya hidup berkelanjutan, Aforestasi, penanganan kebakaran hutan, dan ketahanan bencana, Akselerasi ekonomi sirkular, dan Adaptasi iklim yang digerakkan oleh masyarakat dan kearifan lokal

Negara-negara anggota juga menyepakati pentingnya penguatan transfer teknologi hijau dan pendanaan bagi negara berkembang.

Dalam sambutan kuncinya, Jumhur membawa perspektif kuat dari pemerintah Indonesia bahwa krisis iklim tidak dapat diselesaikan secara parsial karena berkaitan erat dengan cara dunia mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Ia menekankan bahwa kelestarian ekosistem darat dan laut adalah fondasi mutlak bagi ketahanan iklim, baik di tingkat nasional maupun global.

“Indonesia melihat potensi besar bagi negara-negara BRICS untuk memperkuat kerja sama praktis, saling belajar, dan bertukar pengalaman nasional dalam membangun masa depan yang lebih tangguh dan berkelanjutan,” tegas Jumhur.

Selain mitigasi bencana, KLH/BPLH memosisikan aksi iklim sebagai lompatan besar untuk mendongkrak daya saing, pertumbuhan ekonomi, dan ketahanan nasional melalui pembangunan pasar karbon nasional yang berintegritas tinggi. Dengan memegang prinsip transparansi, akuntabilitas, ketertelusuran, serta jaminan kelestarian lingkungan, Indonesia bersiap menjadi magnet investasi hijau global.

Pada sesi adaptasi iklim, Indonesia menyodorkan bukti nyata pelibatan masyarakat melalui Program Kampung Iklim (ProKlim) yang telah memberdayakan lebih dari 12.000 desa dan komunitas di seluruh Nusantara. Keberhasilan ProKlim dipadukan dengan kearifan lokal seperti sistem Subak dan Awig-Awig di Bali, serta Sasi Lompa di Maluku.

Aksi adaptasi berbasis masyarakat ini turut diperkuat oleh Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLH/BPLH Ary Sudijanto dalam forum High-Level Dialogue on Climate Change. Ary menegaskan bahwa kunci keselamatan bumi terletak pada keberanian memadukan teknologi ilmiah modern dengan kearifan tradisional yang telah teruji melintasi zaman.