Jakarta, InfoPublik – Pemerintah memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi fenomena El Nino 2026 yang kini telah berstatus kuat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan berbagai langkah antisipasi lintas sektor telah disiapkan sejak Maret 2026, jauh sebelum rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan bahwa kesiapsiagaan pemerintah merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas dalam sejumlah pertemuan sejak awal tahun. BMKG kemudian memperkuat koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk mengantisipasi dampak El Nino terhadap berbagai sektor pembangunan. "Persiapan kita bukan dimulai sejak ratas minggu lalu yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Itu adalah kelanjutan dari koordinasi yang telah dilaksanakan sejak berbulan-bulan yang lalu," ujarnya dalam Dialog Nasional - Memperkuat Respons Lintas Sektor dalam Menghadapi Dampak El Nino Kuat, di Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Menurut BMKG, langkah antisipasi mulai dilakukan setelah merilis prediksi pada pertengahan Maret 2026 bahwa Indonesia akan menghadapi musim kemarau yang bertepatan dengan El Nino berkategori moderat. Berdasarkan prediksi tersebut, BMKG menggelar apel kesiapsiagaan di Riau, Sumatra Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan sebagai langkah awal mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Koordinasi juga dilakukan bersama Kementerian Pekerjaan Umum, TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan kesiapan menghadapi potensi kekeringan dan dampak El Nino.
BMKG menegaskan bahwa El Nino tidak hanya menjadi fenomena iklim, tetapi juga tantangan nasional yang berpotensi memengaruhi berbagai sektor pembangunan sehingga membutuhkan kolaborasi lintas sektor secara berkelanjutan. "El Nino bukan hanya fenomena iklim yang memengaruhi curah hujan, tetapi merupakan tantangan yang dapat berdampak pada berbagai sektor pembangunan," kata Teuku Faisal Fathani.
Dalam paparannya, BMKG menjelaskan El Nino merupakan fenomena iklim global yang ditandai dengan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik ekuatorial bagian tengah hingga timur. Kondisi tersebut dinyatakan sebagai El Nino aktif apabila anomali suhu permukaan laut melebihi 0,5 derajat Celsius, yang menyebabkan berkurangnya curah hujan di Indonesia, Australia, dan kawasan Oseania.
Sebaliknya, apabila anomali suhu berada di bawah ambang tersebut, kondisi dikenal sebagai La Nina yang pada 2025 menyebabkan Indonesia mengalami kemarau basah.
BMKG juga menjelaskan bahwa klasifikasi El Nino secara internasional hanya terdiri atas empat kategori, yakni lemah, moderat, kuat, dan sangat kuat.
Berdasarkan hasil pemantauan terbaru, El Nino kini telah memasuki kategori kuat dengan rata-rata anomali suhu permukaan laut periode Mei–Juli mencapai sekitar +1,59 derajat Celsius. Kondisi tersebut dinilai berpotensi meningkat menjadi kategori sangat kuat.
"Berdasarkan hasil pemantauan BMKG, kondisi El Nino saat ini telah berada pada kategori kuat dan berpotensi menjadi sangat kuat," jelasnya.
BMKG mengingatkan bahwa sejak Maret 2026 pihaknya telah menyampaikan peringatan dini mengenai potensi berkurangnya curah hujan dan musim kemarau yang lebih panjang. Setelah Organisasi Meteorologi Dunia/World Meteorological Organization (WMO) pada 2 Juni 2026 menetapkan El Nino aktif, BMKG kembali menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat melalui siaran pers.
Menurut BMKG, curah hujan diperkirakan berada pada kategori rendah hingga sangat rendah selama Agustus dan September. Memasuki pertengahan Oktober, sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan mulai memasuki musim hujan sehingga pengaruh El Nino terhadap curah hujan akan berangsur berkurang.
Kepala BMKG juga menegaskan bahwa El Nino dan musim kemarau merupakan dua fenomena yang berbeda. Indonesia tetap mengalami siklus musim hujan dan musim kemarau setiap tahun, namun dampak El Nino menjadi lebih signifikan ketika terjadi bersamaan dengan musim kemarau. "El Nino dengan kemarau adalah dua fenomena yang berbeda. Kita tetap akan mengalami musim hujan dan musim kemarau, tetapi yang perlu diwaspadai adalah ketika musim kemarau bertepatan dengan El Nino," ujarnya.
Dari sisi sebaran wilayah, BMKG menyebut dampak El Nino tidak dirasakan secara merata. Wilayah selatan Indonesia, seperti Nusa Tenggara, Bali, Pulau Jawa, serta sebagian Sumatra bagian selatan diperkirakan mengalami musim kemarau yang lebih kering dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal. Sebaliknya, wilayah pesisir barat Sumatra dan Kalimantan bagian utara diperkirakan masih menerima hujan karena memiliki karakteristik pola hujan yang berbeda.
Selain memengaruhi sektor pertanian, El Nino juga berpotensi berdampak terhadap pengelolaan sumber daya air, waduk, mitigasi kebakaran hutan dan lahan, energi, kesehatan, kelautan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, BMKG menilai penguatan koordinasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi langkah strategis untuk mempercepat mitigasi risiko serta menjaga ketahanan nasional selama periode El Nino 2026.