Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Teni Widuriyanti dalam Peluncuran Kerangka Kerja Nasional Penurunan Kematian Ibu dan Anak 2026-2030, di Jakarta, Kamis (23/7/2026). (Istinewa)
Jakarta, InfoPublik – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencananaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mendorong penerapan pendekatan kebijakan yang spesifik sesuai karakteristik dan kapasitas setiap daerah untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan anak di Indonesia.
Pendekatan tersebut dituangkan dalam Kerangka Kerja Nasional Penurunan Kematian Ibu dan Anak 2026–2030 yang diluncurkan sebagai pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan serta prioritas intervensi yang lebih kontekstual
"Kerangka kerja tersebut disusun sebagai panduan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan serta intervensi yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah," kata Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Teni Widuriyanti dalam Peluncuran Kerangka Kerja Nasional Penurunan Kematian Ibu dan Anak 2026-2030, di Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Teni menyampaikan bahwa kematian ibu dan anak masih menjadi tantangan besar pembangunan Indonesia. Berdasarkan data World Health Organization (WHO) 2023, Indonesia masih berada di peringkat kedelapan penyumbang kematian ibu dan neonatal terbanyak di dunia. "Kematian ibu dan anak bukan hanya indikator kesehatan masyarakat, tetapi juga indikator pembangunan suatu negara yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya," ujarnya.
Ia menjelaskan, peningkatan kesehatan ibu dan anak telah menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.
Pada 2029, Indonesia menargetkan angka kematian ibu (AKI) turun menjadi 77 per 100 ribu kelahiran hidup dan angka kematian bayi (AKB) menjadi 9,96 per 1.000 kelahiran hidup. Target tersebut diperkuat melalui berbagai program prioritas nasional, seperti Makan Bergizi Gratis, pemeriksaan kesehatan ibu gratis, serta pembangunan rumah sakit lengkap dan berkualitas.
Menurut Teni, investasi pada kesehatan ibu dan anak akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tercermin dalam peningkatan Indeks Modal Manusia (Human Capital Index). Selain itu, upaya tersebut juga memberikan dampak terhadap pembangunan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, perlindungan anak, pertumbuhan ekonomi, hingga pengurangan kemiskinan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Teni mengakui kondisi kesehatan ibu dan anak di Indonesia terus membaik, namun masih terdapat disparitas capaian dan kapasitas sistem kesehatan antarwilayah. Karena itu, pendekatan kebijakan yang diterapkan tidak dapat diseragamkan.
"Kerangka kerja nasional tersebut mengedepankan pendekatan yang komprehensif dan kontekstual sesuai kondisi daerah, dengan fokus intervensi yang berbeda-beda, mulai dari peningkatan akses layanan, peningkatan mutu pelayanan, hingga penguatan kapasitas layanan kesehatan," jelasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan implementasi kerangka kerja memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah pusat bertugas memastikan kebijakan, regulasi, perencanaan, penganggaran, dan sistem rujukan nasional berjalan efektif.
Selanjutnya, Pemerintah provinsi berperan memperkuat pembinaan daerah dan afirmasi bagi wilayah sulit dijangkau, sedangkan pemerintah kabupaten/kota memastikan layanan kesehatan berkualitas mudah diakses masyarakat. Kemitraan dengan sektor swasta, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, serta mitra pembangunan juga dinilai penting untuk mendukung inovasi dan peningkatan mutu layanan.
Teni menegaskan peluncuran kerangka kerja nasional tersebut merupakan momentum memperkuat komitmen agar tidak ada lagi ibu maupun anak yang kehilangan kesempatan hidup akibat ketimpangan layanan kesehatan.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan, mengawal implementasi di tingkat pusat dan daerah, serta melaksanakan uji coba di sejumlah lokasi dengan dukungan UNFPA, UNICEF, DFAT melalui Program KITA Sehat, serta kerja sama Indonesia, KOICA, dan UNICEF dalam Project for Improving Maternal and Newborn Health in Papua.
