Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan. (KemenPPPA)
Malang, InfoPublik – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, mendorong penerapan perspektif gender dalam pengelolaan perhutanan sosial untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa sekaligus meningkatkan ketahanan pangan keluarga.
Menurut Veronica, perempuan perlu mendapatkan akses, ruang untuk berpartisipasi, peningkatan kapasitas, serta kepercayaan dalam mengelola sumber daya agar mampu menjadi penggerak pembangunan dari tingkat keluarga hingga desa. “Ketika perempuan diberikan akses, ruang untuk berpartisipasi, peningkatan kapasitas, serta kepercayaan untuk mengelola sumber daya, mereka akan mampu menjadi subjek pembangunan,” ujar Veronica dalam Rembug Perhutanan Sosial: Pengembangan Ekonomi Hijau Berbasis Bambu di Desa Sidodadi, Kabupaten Malang, Jawa Timur seperti disampaikan dalam siaran pers KemenPPPA, Selasa (14/7/2026).
Ia menegaskan, pembangunan ekonomi nasional tidak selalu harus dimulai dari program berskala besar. Pemberdayaan dapat dimulai dari desa, keluarga, hingga lahan yang dikelola perempuan. “Saya percaya ketika perempuan diberdayakan, mereka mampu menggerakkan ekonomi keluarga sekaligus memberikan dampak bagi pembangunan bangsa,” kata Veronica Tan.
Dalam kesempatan tersebut, Wamen PPPA juga memperkenalkan Program Kebun Pangan Lokal Perempuan sebagai bagian dari Ruang Bersama Indonesia (RBI), salah satu program prioritas Kementerian PPPA.
Program tersebut bertujuan memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pendekatan permakultur atau pertanian permanen dan ekonomi restoratif yang menempatkan pemulihan alam serta keberlanjutan masyarakat sebagai bagian penting kegiatan ekonomi. “Kebun Pangan Perempuan bukan hanya tentang menanam, tetapi tentang membangun ketahanan pangan keluarga, memperkuat ekonomi perempuan, dan mengembalikan budaya makan sehat di dalam keluarga,” ujar Wamen Veronica.
Melalui pendekatan tersebut, perempuan diharapkan memiliki ruang lebih luas untuk berdaya, sekaligus berperan dalam menjaga lingkungan dan memenuhi kebutuhan gizi keluarga. “Saya percaya, ketika kita membangun dan memberdayakan seorang perempuan, kita sedang membangun keluarga yang lebih sejahtera. Dari keluarga-keluarga yang kuat itulah Indonesia akan semakin kuat,” tambah Wamen PPPA.
Sementara itu, Bupati Malang M. Sanusi mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap Desa Sidodadi. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan sektor swasta dapat mempercepat pembangunan desa, pemberdayaan perempuan, penguatan ketahanan pangan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sanusi juga menekankan pentingnya penyelesaian persoalan kemiskinan, stunting, serta kepastian hak atas tanah di kawasan hutan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. “Kehadiran pemerintah pusat di Desa Sidodadi merupakan anugerah bagi Kabupaten Malang. Kami berharap kolaborasi ini dapat mempercepat pembangunan desa melalui peningkatan akses pendidikan, pemberdayaan perempuan, serta penguatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ketua Yayasan Bambu Lingkungan Lestari (YBLL), Monica Tanuhandaru, menjelaskan bahwa kawasan perhutanan sosial memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, perempuan masih menghadapi keterbatasan akses dalam pengelolaan sumber daya hutan.
Melalui dukungan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) bersama Jejakin, Program Fase 1 telah melakukan restorasi kawasan melalui penanaman bambu dan Multi-Purpose Tree Species (MPTS). Capaian tersebut menjadi dasar pelaksanaan Program Fase 2 yang berfokus pada pengembangan Kebun Pangan Perempuan Berbasis Perhutanan Sosial.
Program itu diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat. Pengembangan kebun pangan berbasis perhutanan sosial juga menjadi bentuk kolaborasi yang mengintegrasikan pemulihan ekosistem dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Melalui sinergi pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat desa, program tersebut diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan perhutanan sosial yang lebih inklusif, memperkuat ketahanan pangan keluarga, serta mendorong ekonomi hijau yang berkelanjutan.
