Sesi foto usai Penandatangan komitmen pemerintah daerah dalam eliminasi kusta 2030. (Istimewa)
Jakarta, InfoPublik - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menegaskan bahwa penanganan penyakit kusta (lepra) di Indonesia tidak boleh hanya dipandang sebagai isu medis semata, ia pun menekankan pentingnya penghapusan stigma dan pemulihan hak-hak sosial, termasuk kesempatan kerja bagi para penyintas kusta.
Dalam arahannya, Menko Pratikno merujuk pada pengalaman pribadi yang dibagikan Syamsul Iman seorang penyintas Kusta. Menurutnya, kisah tersebut menjadi bukti nyata bahwa tantangan terbesar kusta terletak pada kurangnya pengetahuan dan edukasi di tengah masyarakat. "Pengalaman pribadi Bapak Samsul Iman menunjukkan bahwa penanganan lepra ini tidak semata-mata isu pengobatan. Pengetahuan menjadi sangat penting, edukasi menjadi sangat penting," ujar Pratikno di hadapan para gubernur dan kepala daerah dalam konferensi Nasional Kusta 2026 - Percepatan eliminasi kusta: Komitmen Indonesia, Kolaborasi Global, di Jakarta, Jumat (10/7/2026).
Pratikno menginstruksikan para kepala daerah untuk menggerakkan seluruh instrumen sosial guna memerangi stigma negatif yang selama ini melekat pada penyakit kusta. Penanganan ini tidak boleh hanya dibebankan kepada Dinas Kesehatan saja, melainkan harus melibatkan dinas sosial, dinas komunikasi, sektor pendidikan, dan organisasi masyarakat.
Poin krusial yang juga ditekan oleh Menko PMK adalah mengenai perlindungan sosial dan hak bekerja. Pratikno meminta sektor ketenagakerjaan dan ekonomi untuk memastikan bahwa status sebagai penyintas kusta tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk berdaya secara ekonomi. "Jangan sampai kemudian ini menghalangi para penyintas untuk mendapatkan kesempatan kerja," tegasnya. Fokus pemerintah juga mencakup rehabilitasi dan pemberian kesempatan kerja yang setara bagi mereka yang telah sembuh," ungkapnya.
Menutup arahannya, Menko Pratikno menitipkan pesan kepada para gubernur agar menjadi pengarah yang mengorganisir lintas sektor di daerah masing-masing. "Pemerintah memastikan eliminasi menjadi prioritas daerah, dan bapak ibu sebagai kepala daerah mengorganisir lintas sektor untuk menangani kusta ini," pungkasnya.
