Jakarta, InfoPublik — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggelar Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Pendidikan Dasar dan Menengah 2026 sebagai langkah strategis menyatukan arah kebijakan pusat dan daerah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan secara merata di seluruh Indonesia.
Forum ini menjadi ruang konsolidasi kebijakan sekaligus penguatan kolaborasi lintas pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan pendidikan ke depan.
Kegiatan yang berlangsung pada 9–11 Februari 2026 di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kemendikdasmen, Depok, Jawa Barat, dibuka oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno. Ia menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul yang menjadi prioritas nasional.
Menurut Menko PMK Pratikno, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter dan ketangguhan generasi masa depan.
Oleh karena itu, peran kepala dinas, kepala sekolah, dan guru sangat strategis sebagai penggerak perubahan di lapangan. “Kami ingin mengajak kepala dinas dan kepala sekolah menjadi orkestrator pembangunan SDM unggul. Sekolah harus membentuk manusia yang cerdas, sehat secara fisik, mental, dan sosial, serta mampu menghadapi disrupsi digital dan perubahan iklim,” ujar Pratikno, Senin (9/2/2026).
Ia juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh pemangku kepentingan pendidikan serta mendorong penguatan sinergi berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan agenda pembangunan manusia.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memaparkan capaian dan arah penguatan program prioritas Kemendikdasmen yang telah berjalan sejak 2025. Program tersebut meliputi revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru, pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA), penguatan pendidikan karakter, Wajib Belajar 13 Tahun, serta penguatan bahasa dan sastra Indonesia.
Ia menegaskan Konsolnas menjadi momentum penting untuk mempercepat implementasi program sekaligus memperluas dampaknya melalui kolaborasi yang lebih kuat dengan pemerintah daerah dan mitra pembangunan. “Apa yang sudah kami lakukan akan terus kami tingkatkan. Sepanjang 2025, berbagai program mulai menunjukkan hasil dan dampaknya dirasakan masyarakat, khususnya dalam peningkatan sarana dan prasarana pendidikan,” ujar Abdul Mu’ti.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan program pendidikan tidak dapat dicapai secara parsial. Kemendikdasmen terus memperkuat kerja sama dengan berbagai lembaga, baik di dalam maupun luar negeri, sebagai bagian dari upaya memperluas dukungan terhadap transformasi pendidikan nasional.
Konsolnas 2026 dirancang tidak sekadar sebagai forum seremonial, melainkan sebagai ruang kerja bersama untuk menyamakan persepsi dan merumuskan solusi konkret atas berbagai tantangan pendidikan di daerah. Forum ini bertujuan membangun sinergi antarpemangku kepentingan, menjaring isu strategis di lapangan, berbagi praktik baik, serta memperkuat koordinasi implementasi kebijakan.
Sejumlah isu prioritas menjadi fokus pembahasan, di antaranya Wajib Belajar 13 Tahun dan pemerataan akses pendidikan, pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, evaluasi pelaksanaan TKA, pemutakhiran Data Pokok Pendidikan (Dapodik), penguatan pendidikan karakter dan manajemen talenta, tata kelola guru dan tenaga kependidikan, kedaulatan bahasa Indonesia dan revitalisasi bahasa daerah, hingga pembelajaran mendalam yang mencakup koding, kecerdasan artifisial, dan bimbingan konseling.
Rangkaian kegiatan juga mencakup pameran pendidikan, penyampaian kebijakan strategis oleh narasumber nasional, sidang komisi untuk membahas sembilan isu utama, serta forum berbagi praktik baik dari berbagai daerah.
Melalui Konsolnas Dikdasmen 2026, Kemendikdasmen menegaskan komitmennya membangun keselarasan langkah antara pusat dan daerah agar kebijakan pendidikan dapat diterjemahkan secara kontekstual di lapangan. Konsolidasi ini diharapkan mempercepat implementasi program prioritas sekaligus memastikan peningkatan mutu pendidikan berlangsung lebih terarah, efektif, dan berdampak nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
