Foto Bersama paza Forum D-8 Halal Expo Indonesia (D-8 HEI) 2026 di Jakarta, Rabu (8/7/2026)./Foto Humas BPJPH
Jakarta, InfoPublik — Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menegaskan bahwa pengembangan ekosistem halal Indonesia merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan halal sebagai kekuatan ekonomi bersama di tingkat global.
Hal tersebut disampaikan Ahmad Haikal Hasan saat membuka D-8 Halal Expo Indonesia (D-8 HEI) 2026 di Jakarta, Rabu (8/7/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Haikal Hasan mengajak negara-negara anggota D-8 memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem halal global melalui standar yang semakin terintegrasi, saling diakui, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dunia.
Menurutnya, kekuatan industri halal tidak dapat dibangun secara sendiri-sendiri, tetapi membutuhkan kerja sama antarnegara, konektivitas, serta kesamaan visi.
"Salah satu mimpi besar saya adalah ketika Bapak Presiden Prabowo Subianto memiliki visi yang luar biasa mengenai halal. Beliau membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang memiliki kedudukan setingkat kementerian dan terhubung dengan setidaknya sembilan kementerian. Ini merupakan kekuatan yang sangat besar," ujar Haikal Hasan.
Ia mengatakan, keberadaan BPJPH menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat posisi Indonesia dalam industri halal dunia.
Haikal Hasan menjelaskan, visi Presiden Prabowo diterjemahkan BPJPH melalui semangat "Halal Indonesia untuk Masyarakat Dunia."
Menurutnya, Indonesia tidak hanya berfokus pada penguatan implementasi Jaminan Produk Halal (JPH) di dalam negeri, tetapi juga berperan aktif membangun jaringan ekonomi halal internasional.
"Visinya adalah bagaimana halal dapat menjadi kekuatan bersama bagi dunia. Dan visi itu kami terjemahkan melalui slogan 'Halal Indonesia untuk Masyarakat Dunia'," katanya.
Ia menambahkan, konsep halal telah menjadi bagian dari perjalanan panjang Indonesia. Pemerintah telah memberikan perhatian terhadap penyelenggaraan halal sejak beberapa dekade lalu hingga berkembang menjadi sistem Jaminan Produk Halal yang lebih kuat dan komprehensif.
Menurutnya, pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal menjadi momentum penting untuk meningkatkan daya saing produk nasional sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk Indonesia.
Dalam forum tersebut, Babe Haikal mengajak seluruh negara peserta untuk membangun kesamaan visi dalam pengembangan standar halal internasional.
Ia menilai, kolaborasi antarnegara akan menjadi fondasi utama dalam membangun ekosistem halal global yang kuat, inklusif, dan saling menguntungkan.
"Halal harus bersatu, halal harus saling terhubung, dan halal harus dibangun melalui semangat kebersamaan. Dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat menghadirkan manfaat lebih luas bagi masyarakat dunia," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta menyampaikan bahwa penyelenggaraan D-8 Halal Expo Indonesia 2026 merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam mengintegrasikan kekuatan ekonomi nasional dengan dunia Islam.
"Di tengah berbagai tantangan ekonomi global, Indonesia terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu jalannya adalah dengan memperkuat integrasi ekonomi Indonesia dengan dunia Islam, termasuk melalui pengembangan ekonomi halal," kata Anis Matta.
Sekretaris Jenderal D-8 mengapresiasi inisiatif Indonesia yang dinilai menjadi katalis penting dalam memperluas investasi dan memperkuat riset industri halal global.
Selama lima hari penyelenggaraan, D-8 HEI 2026 menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari pameran dagang, business matching, hingga diskusi panel D-8 HEI Talks.
Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Sholahudin Al Aiyub mengatakan forum tersebut dirancang untuk mendorong lahirnya kerja sama bisnis yang konkret.
"Indonesia berupaya memfasilitasi lahirnya kemitraan bisnis, pertukaran pengetahuan, dan transaksi perdagangan yang konkret," ujarnya.
Pelaksanaan D-8 HEI 2026 merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto pada KTT ke-11 D-8 di Kairo, Mesir, 19 Desember 2024. Saat itu, Presiden menekankan pentingnya pembentukan rantai nilai halal melalui penguatan jejaring ekonomi dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat utama ekonomi halal dunia.
D-8 didirikan pada 1997 dan saat ini beranggotakan sembilan negara, yaitu Indonesia, Bangladesh, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, Turki, serta Azerbaijan yang bergabung pada 2025.
Forum tersebut memiliki potensi ekonomi besar dengan total populasi sekitar 1,3 miliar jiwa atau 16 persen populasi dunia serta nilai Produk Domestik Bruto (PDB) gabungan mencapai sekitar USD 5,1 triliun.
