Kementerian Pekerjaan Umum bersama Komisi V DPR RI dan Kementerian Perhubungan melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Cimahi, Prov. Jawa Barat. (Foto: Humas Kemen PU)
Jakarta, InfoPublik - Pemerintah terus mempercepat penanganan perlintasan sebidang kereta api di berbagai daerah guna meningkatkan keselamatan masyarakat sekaligus mendukung kelancaran transportasi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perhubungan, dan Komisi V DPR RI yang meninjau langsung sejumlah titik prioritas di Kota Cimahi, Jawa Barat, Jumat (3/7/2026).
Koordinasi lintas kementerian dan DPR RI tersebut dilakukan untuk merumuskan solusi penanganan perlintasan sebidang yang dinilai berisiko tinggi terhadap kecelakaan, seiring meningkatnya frekuensi perjalanan kereta api, termasuk layanan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh).
Staf Ahli Menteri PU Bidang Hubungan Antar Lembaga, Triono Junoasmono, mengatakan, pemerintah telah mengidentifikasi 136 titik perlintasan sebidang pada jalan nasional yang membutuhkan penanganan dengan total kebutuhan anggaran sekitar Rp30,16 triliun. Penanganan akan dilaksanakan secara bertahap hingga 2044, dengan tahap pertama pada 2025–2029 yang mencakup 39 titik melalui skema pendanaan pinjaman luar negeri.
Di Provinsi Jawa Barat terdapat 42 perlintasan sebidang yang menjadi perhatian pemerintah, terdiri atas 14 titik di jalan nasional dan 28 titik di jalan provinsi. Dari jumlah tersebut, tiga lokasi akan segera ditangani, yakni Rajapolah di Kabupaten Tasikmalaya, Bulak Kapal di Kota Bekasi, dan Slamet Riyadi di Kota Cirebon. "Kementerian Pekerjaan Umum melaksanakan program ini secara bertahap. Untuk Green Book 2026, proyek super prioritas di Provinsi Jawa Barat salah satunya adalah Flyover Slamet Riyadi di Cirebon dengan estimasi biaya Rp180,7 miliar," ujar Triono.
Ia menambahkan, pembangunan Flyover Bulak Kapal di Bekasi juga tengah diusulkan melalui skema pendanaan Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) atau Bantuan Presiden agar pelaksanaannya dapat dipercepat tanpa menunggu anggaran reguler.
Menurut Triono, dalam menentukan prioritas pembangunan flyover maupun underpass, Kementerian PU mengacu pada skala prioritas yang disusun Kementerian Perhubungan berdasarkan tingkat risiko keselamatan di setiap perlintasan.
Direktur Keselamatan Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Jumardi, mengatakan pemerintah saat ini memprioritaskan penanganan koridor dengan frekuensi perjalanan kereta yang tinggi. Di Kota Cimahi, Kementerian Perhubungan tengah membangun Flyover dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Pusdikpom dengan nilai kontrak Rp79,19 miliar melalui skema kontrak tahun jamak (Multi Years Contract/MYC). "Pembangunan ini sangat mendesak untuk mendukung kelancaran perjalanan kereta api, terutama Feeder Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) dan kereta lokal yang melintas di jalur Padalarang-Bandung," kata Jumardi.
Ia menjelaskan, pembangunan flyover merupakan solusi permanen untuk menghilangkan perlintasan sebidang, sementara untuk jangka pendek pemerintah tetap memperkuat pengamanan di lokasi-lokasi rawan melalui penempatan petugas penjaga perlintasan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, menegaskan, negara harus hadir menjamin keselamatan masyarakat tanpa terhambat persoalan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, rencana pembangunan Underpass Gatot Subroto di Kota Cimahi perlu mendapat dukungan penuh karena menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat. "Meskipun statusnya jalan provinsi, jika kondisi kemacetan sudah parah dan mengancam keselamatan akibat frekuensi kereta cepat, pemerintah pusat harus memberikan dukungan koordinasi dan pengawalan anggaran agar segera terealisasi," tegas Ridwan.
Komisi V DPR RI juga menyatakan komitmennya untuk terus mendorong dukungan anggaran terhadap pembangunan infrastruktur perlintasan sebidang sebagai bagian dari upaya mewujudkan target Zero Accident nasional, sehingga keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam pembangunan transportasi.
