Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) meraih penghargaan Satker Terbaik Pengelolaan APBN Peringkat III kategori Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan pagu Rp150 miliar hingga Rp800 miliar pada Semester II Tahun 2025. (Foto: Humas BPJPH)
Jakarta, InfoPublik — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) meraih penghargaan Satker Terbaik Pengelolaan APBN Peringkat III kategori Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan pagu Rp150 miliar hingga Rp800 miliar pada Semester II Tahun 2025. Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan BPJPH mencatatkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 99,53.
Penghargaan diserahkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV, Setyo Budi Pramono, kepada Sekretaris Utama BPJPH, Muhammad Aqil Irham, dalam kegiatan Stakeholders' Day yang berlangsung di Kantor KPPN Jakarta IV, Jakarta, Selasa (24/6/2026).
Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham mengatakan penghargaan tersebut mencerminkan komitmen seluruh jajaran BPJPH dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja sama dan sinergi seluruh unit kerja dalam memastikan pelaksanaan anggaran berjalan efektif serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
"Penghargaan ini merupakan hasil kerja sama, komitmen, dan sinergi seluruh tim dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Aqil Irham.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan anggaran yang baik menjadi fondasi penting dalam mendukung pelaksanaan tugas BPJPH, termasuk memperkuat layanan sertifikasi halal dan implementasi program-program strategis nasional di sektor jaminan produk halal.
Aqil juga menyampaikan apresiasi kepada KPPN Jakarta IV atas pendampingan dan layanan profesional yang diberikan kepada satuan kerja selama ini. Menurutnya, dukungan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran dan tata kelola keuangan di lingkungan BPJPH.
"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi BPJPH untuk terus meningkatkan kinerja, menjaga tata kelola yang semakin baik, serta mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, dan berintegritas," katanya.
Lebih lanjut, Aqil menilai penghargaan tersebut menjadi indikator bahwa reformasi tata kelola yang dilakukan BPJPH berjalan pada jalur yang tepat. Ke depan, lembaganya akan terus memperkuat akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan anggaran guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
Upaya tersebut dinilai sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang menekankan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, sekaligus mendukung peningkatan daya saing ekonomi nasional melalui penguatan ekosistem halal Indonesia.
Sementara itu, Kepala KPPN Jakarta IV Setyo Budi Pramono menyampaikan apresiasi kepada seluruh mitra kerja yang telah menunjukkan kinerja positif dalam pengelolaan anggaran negara sepanjang tahun 2025.
Menurut Setyo, capaian yang diraih para satuan kerja merupakan hasil komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran serta memperkuat tata kelola keuangan negara yang lebih baik.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang selama ini telah bersinergi dan bekerja sama dengan baik. Capaian yang diraih hari ini merupakan hasil dari komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran dan pengelolaan keuangan negara," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa capaian IKPA satuan kerja mitra KPPN Jakarta IV menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi tersebut mencerminkan semakin baiknya kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran di berbagai instansi pemerintah.
Menurut Setyo, pelaksanaan Stakeholders' Day 2026 menjadi momentum untuk mengevaluasi capaian kinerja sekaligus memperkuat kolaborasi antarinstansi dalam menghadapi tantangan pengelolaan keuangan negara yang semakin dinamis.
Penghargaan yang diraih BPJPH ini sekaligus memperkuat komitmen lembaga dalam mendukung pelayanan jaminan produk halal yang semakin berkualitas, profesional, dan terpercaya bagi masyarakat. Capaian tersebut juga menjadi modal penting dalam menghadapi implementasi kebijakan Wajib Halal Oktober 2026 yang menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam memperkuat industri halal nasional.
Sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, penguatan tata kelola anggaran yang akuntabel dan efektif merupakan bagian dari upaya membangun birokrasi yang profesional serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kinerja pengelolaan keuangan yang baik juga mendukung pengembangan ekonomi syariah dan industri halal sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berdaya saing global.
