Jakarta, InfoPublik — Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan transparansi serta integritas para petugas haji menjadi kunci utama di balik kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan ibadah haji 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Dahnil dalam podcast yang dipandu oleh Tenaga Ahli Ditjen Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Latief Siregar, di Kantor Kementerian Haji dan Umrah, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan, terdapat sejumlah capaian positif dalam fase krusial haji, mulai dari tertibnya proses keberangkatan jemaah, kelancaran puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), hingga proses kepulangan jemaah ke Tanah Air.
Menurutnya, keberhasilan perbaikan tata kelola haji pada 2026 bahkan mendapatkan apresiasi langsung dari Menteri Dalam Negeri serta Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi.
Namun, Dahnil tidak menampik langkah pembenahan transformasi haji memicu tantangan dari pihak-pihak yang selama ini mencari keuntungan tidak sah.
Lebih lanjut, Dahnil mengatakan, adanya perlawanan balik dari kelompok yang ia sebut sebagai kartel haji. "Tentu kami telah merasakan adanya soal perlawanan kartel haji," ujarnya.
Selain menghadapi tekanan dari ekosistem luar, Kementerian Haji dan Umrah juga terus berupaya maksimal membenahi carut-marut antrean haji reguler yang saat ini masa tunggunya telah mencapai 26 hingga 49 tahun.
Di sisi lain, evaluasi pelaksanaan Haji 2026 turut menemukan sejumlah persoalan krusial di lapangan, salah satunya menyangkut ketidakpatuhan mitra lokal atau syarikah asal Arab Saudi dalam memenuhi poin-poin kontrak.
Wamen Dahnil menyebutkan ada banyak tindakan wanprestasi yang merugikan jemaah Indonesia, terutama pada pemenuhan sektor logistik dan konsumsi. "Kami menuntut respons cepat dari syarikah tersebut melalui Kerajaan Arab Saudi," tegasnya.
3_thumb.jpeg)
