Jakarta, InfoPublik — Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, melantik Donny Purnomo Januardhi Effyandono sebagai Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) di Graha Diktisaintek, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Pelantikan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat peran standardisasi nasional dalam mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan peningkatan daya saing Indonesia di tingkat global.

Dalam sambutannya, Brian Yuliarto menegaskan bahwa standar memiliki posisi penting sebagai penghubung antara hasil penelitian dengan kebutuhan industri dan pasar. Menurutnya, standardisasi merupakan instrumen yang memastikan kualitas, keamanan, dan kepercayaan terhadap produk maupun layanan yang dihasilkan.

“Standar adalah bahasa bersama yang menghubungkan ilmu pengetahuan dengan industri, menghubungkan inovasi dengan pasar, serta menghubungkan kualitas dengan kepercayaan,” ujar Brian.

Ia berharap BSN di bawah kepemimpinan Donny mampu memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, serta kementerian dan lembaga terkait guna membangun ekosistem inovasi yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Brian menilai, standar yang adaptif akan mendorong lahirnya produk-produk Indonesia yang inovatif dan kompetitif sehingga hasil riset nasional tidak berhenti sebagai publikasi ilmiah, melainkan dapat memberikan nilai tambah ekonomi dan manfaat langsung bagi masyarakat.

Usai dilantik, Donny Purnomo menegaskan komitmennya untuk menjadikan standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagai instrumen yang mendukung berbagai program prioritas nasional.

Salah satu agenda yang akan dipercepat adalah penyusunan konsep Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar dapat diterapkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara efektif tanpa menambah beban operasional pelaksana.

Selain itu, BSN juga akan mempercepat penyelesaian regulasi terkait Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), mulai dari sektor hulu hingga hilir dan bioenergi, serta mendukung implementasi kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

Menurut Donny, penguatan regulasi standardisasi nasional juga menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab perkembangan teknologi, perubahan perdagangan global, dan tuntutan pembangunan yang semakin kompleks.

“Standardisasi tidak boleh hanya berhenti sebagai regulasi atau dokumen teknis, tetapi harus menjadi instrumen strategis yang mendukung pembangunan nasional, memperkuat daya saing industri, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Donny.

Penguatan standardisasi tersebut sejalan dengan agenda pembangunan nasional dalam Asta Cita, khususnya penguatan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional, serta pengembangan sumber daya manusia unggul berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.

Donny memiliki pengalaman panjang di bidang standardisasi dan pengakuan di tingkat internasional. Ia aktif mewakili Indonesia dalam berbagai forum global, termasuk International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation, dan International Laboratory Accreditation Cooperation.

Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal penting dalam memperkuat posisi Indonesia dalam penyusunan standar internasional sekaligus memperluas kerja sama global di bidang standardisasi, metrologi, dan akreditasi.

BSN juga menekankan pentingnya ketertelusuran pengukuran sebagai fondasi kepercayaan publik, daya saing industri, serta perdagangan yang adil. Sistem pengukuran yang andal dinilai menjadi syarat penting agar kebijakan publik dan aktivitas ekonomi dapat dibangun berdasarkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan kepemimpinan baru, BSN diharapkan mampu memperkuat peran standardisasi sebagai motor penggerak inovasi nasional, peningkatan kualitas produk dalam negeri, serta fondasi menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.