Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji dalam Kick Off Pelayanan KB Serentak yang digelar hybrid dari Jakarta, Senin (8/6/2026).
Jakarta, InfoPublik – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, menegaskan bahwa program Keluarga Berencana (KB) bukan hanya kontrasepsi tetapi salah satu instrumen penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Wihaji saat memberikan arahan pada peluncuran Pelayanan KB Serentak dalam rangka Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 Tahun 2026, yang digelar secara hybrid Senin (8/6/2026).
Menurut Wihaji, semangat utama yang melandasi program keluarga berencana sejak awal adalah membantu masyarakat keluar dari kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup keluarga Indonesia. "Semangatnya kami agar warga negara Indonesia besok tidak ada yang dalam tanda petik miskin, tidak ada yang dalam tanda petik belum beruntung,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa keluarga berencana merupakan hak setiap warga negara untuk mengatur dan merencanakan kelahiran melalui akses pelayanan yang disediakan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Wihaji menegaskan bahwa program KB tidak dapat dipandang hanya sebagai layanan kontrasepsi. Menurutnya, program tersebut memiliki dampak luas terhadap kesehatan, ekonomi, dan psikologis keluarga. "KB sama dengan kontrasepsi, padahal tidak sebenarnya. Ini masalah kesehatan, ini masalah ekonomi, ini masalah psikologis, khususnya masalah mental,” katanya.
Pada aspek kesehatan, program KB membantu menjaga kesehatan reproduksi perempuan melalui pengaturan kehamilan dan jarak kelahiran yang ideal. Sementara dari sisi ekonomi, keluarga memiliki kesempatan lebih baik untuk mengelola pengeluaran dan meningkatkan kesejahteraan.
Adapun dari sisi psikologis, pengaturan jumlah dan jarak kelahiran memungkinkan anak memperoleh pengasuhan yang lebih optimal sehingga tumbuh kembangnya dapat berlangsung secara maksimal.
Wihaji juga menyoroti masih tingginya kasus kehamilan yang tidak direncanakan atau yang kerap disebut masyarakat sebagai “kebobolan”. Menurutnya, kondisi tersebut umumnya terjadi akibat kurangnya kedisiplinan dalam penggunaan kontrasepsi atau keterlambatan mengakses layanan kesehatan reproduksi.
Karena itu, pemerintah terus memperluas akses pelayanan keluarga berencana, khususnya bagi masyarakat kurang mampu yang berada pada kelompok desil 1 hingga 4. Berbagai metode kontrasepsi seperti implan, suntik, pil, tubektomi, dan vasektomi disediakan secara gratis melalui kegiatan pelayanan dan bakti sosial.
Selain pelayanan langsung, Wihaji juga meminta seluruh jajaran penyuluh dan kader keluarga berencana untuk memperkuat edukasi kepada masyarakat dengan pendekatan yang lebih kreatif dan sesuai perkembangan teknologi digital.
Menurutnya, media sosial kini memiliki pengaruh besar terhadap pola pikir masyarakat sehingga metode komunikasi dan kampanye program keluarga berencana harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. "Silakan cari model edukasi yang sesuai dengan zamannya, buatkan kampanye yang menarik,” ujar Wihaji.
Ia menambahkan, keberhasilan program keluarga berencana membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, hingga kader di lapangan yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.
“Percayalah, ini kontribusi yang paling riil untuk membantu rakyat Indonesia. Memang tidak selalu terlihat seperti pembangunan fisik, tetapi dampaknya sangat besar bagi masa depan bangsa,” pungkasnya.
