Jakarta, InfoPublik – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) meluncurkan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Serentak di seluruh Indonesia dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 Tahun 2026, Senin (8/6/2026).
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, secara hybrid tersebut menandai dimulainya pelayanan kontrasepsi gratis selama satu bulan penuh, mulai 8 Juni hingga 8 Juli 2026.
Dalam sambutannya, Wihaji menegaskan bahwa program keluarga berencana bukan sekadar upaya mengendalikan angka kelahiran, melainkan bagian dari pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh kualitas hidup yang lebih baik melalui perencanaan keluarga yang matang.
Ia menjelaskan, program KB memberikan manfaat melalui tiga layanan utama, yakni layanan kesehatan, layanan ekonomi, dan layanan psikologis.
Dari sisi kesehatan, program KB membantu menjaga kesehatan reproduksi ibu dengan mencegah risiko kehamilan "4T", yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak. Dari sisi ekonomi, pengaturan jarak kelahiran memberikan kesempatan bagi orang tua untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sementara dari sisi psikologis, program ini mendukung pengasuhan anak yang optimal, terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan.
“Pembangunan bangsa dimulai dari pembangunan keluarga. Program ini adalah ikhtiar kita dalam membangun kemaslahatan umat dan mewujudkan keluarga berkualitas,” ujar Wihaji.
Dalam kesempatan itu, sejumlah daerah melaporkan kesiapan pelaksanaan pelayanan KB serentak. Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, melaporkan capaian akseptor baru yang telah mencapai 33,34 persen dari target Juni bahkan sebelum kick-off dimulai.
Sementara itu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, menghadirkan inovasi “SATKI” atau Siap Jemput Antar Akseptor KB Terintegrasi untuk membantu masyarakat yang mengalami kendala transportasi. Pemerintah Kota Samarinda juga menyediakan layanan “Kamis Manis”, yaitu pelayanan KB gratis setiap hari Kamis.
Adapun Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara, menargetkan hingga 425 pelayanan Metode Operasi Wanita (MOW), melampaui target awal yang ditetapkan kementerian sebagai bentuk komitmen daerah dalam mendukung program nasional.
Deputi Bidang Bina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Wahidin, melaporkan target pelayanan KB serentak 2026 mencakup 750.004 akseptor baru, 252.176 peserta Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), 408.221 peserta KB pascapersalinan, serta 16.670 pelayanan MOW yang menjadi target terbesar pada kategori tersebut.
Menurut Wahidin, pelayanan KB serentak tahun ini diprioritaskan bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta keluarga yang berada pada kelompok desil 1 hingga 4 guna memastikan akses layanan yang lebih merata dan mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga.
Selain memperluas akses layanan KB berkualitas, peringatan Harganas ke-33 Tahun 2026 juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif kepala keluarga dalam mendukung perencanaan keluarga dan pengasuhan anak.
Pelaksanaan pelayanan KB serentak ini mendapat dukungan dari berbagai mitra, antara lain POGI (Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia), IBI (Ikatan Bidan Indonesia), dan PKMI (Perkumpulan Kontrasepsi Mantap Indonesia).
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program tersebut dengan mendatangi fasilitas kesehatan terdekat atau berkonsultasi dengan penyuluh KB di wilayah masing-masing guna memperoleh layanan kontrasepsi yang aman, efektif, dan terjangkau.