Jakarta, InfoPublik – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI memperkuat komitmen menurunkan prevalensi stunting nasional menjadi 17,5 persen pada 2026 melalui intervensi pada masa-masa krusial pertumbuhan anak guna mencegah munculnya kasus stunting baru atau no new stunting.

Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumiwi, mengatakan prevalensi stunting Indonesia saat ini berada pada angka 19,8 persen berdasarkan baseline Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024.

Pemerintah telah menetapkan target penurunan prevalensi stunting secara bertahap, yakni 18,8 persen pada 2025, 17,5 persen pada 2026, 16,3 persen pada 2027, 15,2 persen pada 2028, hingga mencapai 14,2 persen pada 2029 sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

“Tahun 2026 adalah masa-masa krusial. Kita harus menemui sebanyak-banyaknya ibu hamil dan balita untuk mencegah kasus stunting baru atau no new stunting,” ujar Maria Endang Sumiwi dalam pemaparan publikasi data triwulan pertama 2026 di Jakarta, Senin (18/5/2026).

Ia menjelaskan, tantangan terbesar penanganan stunting terjadi pada kelompok usia 12 hingga 24 bulan. Berdasarkan data Kemenkes, sekitar 11 persen bayi di Indonesia lahir dalam kondisi stunting atau memiliki panjang badan di bawah 48 sentimeter.

Menurut Maria, prevalensi stunting relatif terkendali hingga usia 12 bulan berkat pemberian ASI eksklusif. Namun, angka stunting meningkat saat anak mulai memasuki fase makanan pendamping ASI (MPASI). Kondisi tersebut dipengaruhi kurangnya asupan protein hewani dan pola makan bergizi seimbang di rumah.

Karena itu, lanjut Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, pihaknya mendorong integrasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan edukasi keluarga agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal. "Edukasi harus jalan terus karena MBG itu hanya satu kali makan. Sedangkan anak butuh tiga kali makan dan dua kali selingan di rumah,” tegasnya.

Selain intervensi pada balita, Kemenkes juga memperkuat pencegahan sejak remaja putri dan masa kehamilan untuk memutus rantai stunting antargenerasi. Saat ini, prevalensi anemia pada remaja putri masih mencapai sekitar 27 persen.

Pemerintah pun meningkatkan intervensi gizi melalui pemberian vitamin Multi Micronutrient Supplement (MMS) bagi ibu hamil. 'Intervensi harus dimulai sejak remaja putri agar calon ibu tidak mengalami anemia. Saat hamil pun kita berikan MMS untuk mendukung pertumbuhan janin yang sehat,” jelas Maria.

Kemenkes juga turut menekankan pentingnya pemantauan pertumbuhan anak secara rutin melalui Posyandu sebagai sistem deteksi dini. Menurut Maria, penurunan atau tidak naiknya berat badan anak harus segera ditindaklanjuti dengan pemberian tambahan makanan agar tidak berkembang menjadi stunting.

Selain intervensi keluarga, pemerintah juga memprioritaskan penanganan di wilayah dengan kasus tinggi. Sebanyak 50 persen balita stunting nasional terkonsentrasi di enam provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, Banten, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sementara itu, secara keseluruhan, terdapat 16 provinsi yang menyumbang sekitar 80 persen kasus stunting nasional dan kini menjadi fokus pendampingan Kemenkes bersama Kementerian Dalam Negeri. 

Maria Endang Sumiwi menyebut Bali sebagai provinsi dengan capaian terbaik karena berhasil menekan prevalensi stunting hingga 8,6 persen atau berada di bawah ambang batas rendah 10 persen. Ia berharap daerah lain dapat mencontoh keberhasilan tersebut.

Di sisi lain, Kemenkes terus meningkatkan kualitas data rutin hasil penimbangan di Posyandu agar dapat menjadi acuan validitas selain SSGI. Pemantauan bulanan dinilai penting untuk mendukung sistem deteksi dini dan mempercepat intervensi terhadap balita berisiko stunting.