Pemerintah melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN) memperkuat akreditasi sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) guna menjawab tuntutan global, khususnya penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang mewajibkan produk bebas deforestasi. (Foto: Humas BSN)
Jakarta, InfoPublik - Pemerintah melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN) memperkuat akreditasi sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) guna menjawab tuntutan global, khususnya penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang mewajibkan produk bebas deforestasi.
Plt. Kepala BSN, Y. Kristianto Widiwardono, menegaskan bahwa penguatan sistem ketertelusuran rantai pasok menjadi kunci utama agar produk kelapa sawit Indonesia tetap diterima di pasar internasional. “Pemenuhan ketentuan EUDR membutuhkan sistem ketertelusuran yang kuat dan didukung data yang akurat. Akreditasi menjadi kunci untuk memastikan hasil sertifikasi dapat dipercaya,” ujarnya di Yogyakarta, Selasa (7/4/2026).
Menurutnya, tantangan terbesar berada pada pelaku usaha kecil, terutama petani, yang masih menghadapi keterbatasan biaya, teknologi, dan pemahaman terhadap regulasi global. Tanpa dukungan yang memadai, mereka berisiko tertinggal dalam persaingan.
Sebagai langkah konkret, BSN melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN) meluncurkan skema akreditasi terbaru bagi lembaga sertifikasi ISPO yang mencakup seluruh rantai industri sawit, mulai dari perkebunan, industri hilir, hingga bioenergi.
Skema ini mengintegrasikan standar dari hulu ke hilir dalam satu kerangka akreditasi guna meningkatkan konsistensi, kredibilitas, serta pengakuan global terhadap sertifikasi ISPO.
Di sisi lain, peningkatan standar juga berdampak pada biaya kepatuhan, terutama terkait legalitas lahan, audit, serta kebutuhan teknologi seperti sistem informasi geospasial. Namun, pemerintah menilai tantangan tersebut juga membuka peluang untuk memperbaiki tata kelola industri sawit secara menyeluruh.
Melalui kebijakan nasional, termasuk Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025, cakupan ISPO diperluas hingga sektor hilir dan bioenergi. Kebijakan ini menegaskan komitmen Indonesia dalam mendorong industri sawit yang berkelanjutan, transparan, dan berdaya saing global.
Saat ini, sebanyak 28 lembaga sertifikasi telah terakreditasi untuk sektor perkebunan sawit, dengan potensi perluasan ke sektor lainnya.
Kristianto menekankan bahwa akreditasi berperan penting dalam menjamin integritas hasil sertifikasi. Proses ini memastikan lembaga sertifikasi memiliki kompetensi teknis dan independensi sehingga hasilnya diakui secara internasional.
Penguatan akreditasi ISPO menjadi langkah strategis dalam menjaga posisi kelapa sawit sebagai komoditas unggulan nasional. Melalui sinergi pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan, Indonesia diharapkan mampu menjawab tekanan global sekaligus meningkatkan daya saing di pasar internasional.
