Jakarta, InfoPublik - Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026, setelah hilal tidak terlihat di seluruh wilayah Indonesia.
Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menyampaikan, keputusan tersebut diambil melalui sidang isbat yang mempertimbangkan hasil hisab dan rukyat di 117 titik pengamatan dari Aceh hingga Papua. “Tidak ada satu pun laporan hilal terlihat, sehingga disepakati 1 Syawal jatuh pada 21 Maret 2026,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (19/3/2026).
Data hisab menunjukkan posisi hilal masih berada di bawah kriteria visibilitas yang ditetapkan, sehingga secara astronomis belum memungkinkan untuk diamati.
Fakta di lapangan menguatkan hasil tersebut, dengan nihilnya laporan rukyat dari seluruh titik pemantauan. Pemerintah pun menetapkan istikmal atau penyempurnaan Ramadan menjadi 30 hari.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Cholil Nafis, menegaskan bahwa keputusan pemerintah bersifat mengikat dan menjadi rujukan utama umat Islam di Indonesia. “Keputusan pemerintah adalah hukmul hakim ilzamun wa yarfa’ul khilaf, mengikat dan mengakhiri perbedaan,” tegasnya.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya toleransi terhadap kelompok yang mungkin menetapkan hari raya berbeda.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyebut proses sidang isbat berlangsung transparan dan berbasis ilmiah, mulai dari seminar hingga konfirmasi lapangan. “Kesimpulan ilmiah dan fakta lapangan sama, hilal tidak terlihat. Ini keputusan yang kuat,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar potensi perbedaan tidak memicu perpecahan di tengah masyarakat. “Kalau ada yang berlebaran lebih awal, itu bisa ditoleransi. Yang penting persatuan umat tetap terjaga,” kata Marwan Dasopang.
Penetapan Idulfitri tahun ini kembali menguji kedewasaan umat dalam menyikapi perbedaan. Pemerintah, ulama, dan DPR sepakat bahwa kebersamaan harus menjadi prioritas utama.
Di tengah dinamika penentuan hari raya, Idulfitri diharapkan tetap menjadi momentum memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa.
