Pemerintah memperkuat implementasi kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun sebagai strategi menyiapkan Generasi Emas Indonesia 2045 melalui penguatan pendidikan anak usia dini (PAUD), peningkatan kualitas pendidik, serta pemenuhan gizi anak sejak masa awal kehidupan (Foto: Dok Kemendikdasmen)
Jakarta, InfoPublik — Pemerintah memperkuat implementasi kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun sebagai strategi menyiapkan Generasi Emas Indonesia 2045 melalui penguatan pendidikan anak usia dini (PAUD), peningkatan kualitas pendidik, serta pemenuhan gizi anak sejak masa awal kehidupan.
Komitmen tersebut ditegaskan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam kegiatan sosialisasi Wajib Belajar 13 Tahun di Tangerang Selatan, yang menekankan pentingnya layanan pendidikan berkelanjutan sejak prasekolah hingga pendidikan kesetaraan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun merupakan program prioritas nasional untuk memperluas akses sekaligus meningkatkan mutu pendidikan sejak usia dini. Karena masa anak usia dini merupakan periode emas yang menentukan perkembangan motorik, intelektual, sosial, dan spiritual anak.
“Anak perlu ruang untuk bereksplorasi, berimajinasi, serta membangun rasa percaya diri melalui lingkungan belajar yang mendukung dan pendidik yang mampu menjadi teladan,” ujar Abdul Mu’ti, dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Minggu (1/3/2026).
Mendikdasmen menekankan bahwa guru PAUD dan taman kanak-kanak memiliki peran strategis dalam membangun karakter anak sejak awal. Pendidik diharapkan mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, ramah anak, dan mendorong interaksi positif melalui bermain, bertanya, serta kerja sama sosial.
Lingkungan bahasa, sikap pendidik, dan pola interaksi dinilai menjadi fondasi pembentukan karakter sekaligus kesiapan anak memasuki jenjang pendidikan dasar.
Direktur PAUD Nia Nurhasanah menambahkan, Wajib Belajar 13 Tahun mencakup pendidikan dasar serta satu tahun kelas prasekolah guna memastikan kesiapan belajar anak sebelum memasuki sekolah dasar.
Upaya tersebut difokuskan pada perluasan akses layanan pendidikan, penyediaan ruang kelas dan satuan pendidikan, peningkatan kualitas pendidik, serta penguatan peran pemerintah daerah dalam mendukung implementasi kebijakan.
Selain jalur formal, pemerintah juga memperkuat pendidikan nonformal dan informal sebagai bagian penting dalam menuntaskan Wajib Belajar 13 Tahun.
Direktur Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal Baharudin menjelaskan bahwa program kesetaraan melalui Paket A, Paket B, dan Paket C menjadi alternatif bagi masyarakat yang tidak menempuh jalur pendidikan formal. Layanan tersebut diselenggarakan melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) milik pemerintah daerah dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang dikelola masyarakat.
Tren pendidikan nonformal menunjukkan peningkatan signifikan, ditandai bertambahnya jumlah PKBM yang dibangun berbagai unsur masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan seperti Aisyiyah dan Muhammadiyah. Kondisi ini menegaskan bahwa pendidikan nonformal kini menjadi pilihan pendidikan yang semakin diminati.
Peserta didik pada jalur nonformal juga memperoleh hak yang setara dengan pendidikan formal, termasuk akses pendanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pada 2025, pemerintah turut memperkuat layanan melalui revitalisasi PKBM dan SKB serta program digitalisasi satuan pendidikan.
Berbagai layanan yang tersedia meliputi PAUD nonformal, program kesetaraan, pendidikan keaksaraan, pendidikan kecakapan hidup bagi perempuan dan remaja, hingga layanan taman baca masyarakat. Program ini diharapkan mampu menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS), khususnya di Provinsi Banten.
Selain penguatan pendidikan, pemerintah juga memberi perhatian pada pemenuhan gizi anak melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar peserta didik, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Program tersebut dipandang sebagai bagian integral pembangunan pendidikan karena kualitas pembelajaran sangat dipengaruhi kondisi kesehatan dan nutrisi anak sejak dalam kandungan.
Abdul Mu’ti menekankan pentingnya peran keluarga, khususnya ibu, dalam memberikan stimulasi perkembangan, menjaga kecukupan gizi, serta mencegah pernikahan dini yang berisiko terhadap kesehatan ibu dan anak.
Melalui sinergi pendidikan formal, nonformal, dan dukungan pemenuhan gizi, pemerintah menegaskan komitmen menghadirkan layanan pendidikan bermutu bagi semua sekaligus memastikan setiap anak Indonesia memperoleh fondasi belajar yang kuat sejak usia dini.
