Intervensi Stunting 2025 Tunjukkan Progres Positif

Jakarta, InfoPublik – Upaya percepatan penurunan stunting menunjukkan progres positif pada 2025. Kementerian Kesehatan mencatat delapan dari 11 indikator intervensi spesifik telah memenuhi target nasional. Meski demikian, penguatan pada indikator pemberian makanan tambahan (PMT) dan pemeriksaan kehamilan atau antenatal care (ANC) masih diperlukan untuk memastikan capaian yang lebih optimal pada 2026.

Direktur Pelayanan Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan, Lovely Daisy, menjelaskan bahwa publikasi data intervensi stunting 2025 telah melalui berbagai tahapan. Proses tersebut dimulai dari umpan balik awal tahun, dilanjutkan dengan klinik data bersama Dinas Kesehatan kabupaten/kota dan provinsi, hingga finalisasi capaian nasional.

“Kita tetap konsisten melakukan publikasi data setiap tahun sebagai bentuk transparansi dan penguatan akuntabilitas. Data ini akan menjadi dasar pelaporan kepada Kementerian Dalam Negeri serta pengambilan kebijakan di tahun berikutnya,” ujar Lovely Daisy saat memaparkan Data Publikasi Intervensi Stunting 2025 di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Secara nasional, berdasarkan data 2024, jumlah balita stunting di Indonesia tercatat sebanyak 4.482.340 anak. Disebutkan, 80 persen kasus ada di 16 provinsi, di mana sekitar 50 persen kasus terkonsentrasi di enam provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, Banten, dan Sulawesi Selatan. 

Selain enam provinsi tersebut, wilayah lain yang menjadi kontributor besar adalah Aceh, Kalimantan Barat, DKI Jakarta, Sumatra Barat, Lampung, Riau, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Barat.

Menurut Lovely, konsentrasi kasus ini menjadi dasar penentuan prioritas intervensi. "Fokus intervensi pada provinsi dengan beban terbesar akan memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka stunting nasional,” jelasnya.

Dari sisi prevalensi, Lovely menyampaikan bahwa berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia 2024, Indonesia untuk pertama kalinya masuk kategori prevalensi stunting “sedang” menurut klasifikasi WHO, yakni di bawah 20 persen. Target prevalensi stunting pada 2025 ditetapkan sebesar 14,8 persen, dengan target jangka menengah 14,2 persen pada 2029.

Meski tren menunjukkan perbaikan, sejumlah indikator gizi tetap menjadi perhatian. Indikator wasting mengalami penurunan dibandingkan 2023. Namun, indikator underweight justru menunjukkan sedikit peningkatan. Kondisi ini menjadi peringatan dini karena balita dengan berat badan kurang berisiko berkembang menjadi stunting apabila tidak segera ditangani secara tepat.

Dalam paparannya, Lovely menjelaskan bahwa 11 indikator intervensi spesifik sektor kesehatan dirancang menggunakan pendekatan siklus hidup, dimulai sejak remaja hingga balita. Pada kelompok remaja putri, intervensi meliputi skrining anemia pada siswi kelas 7 dan kelas 10, serta konsumsi tablet tambah darah (TTD).

Sementara itu, pada ibu hamil, intervensi mencakup pemeriksaan kehamilan minimal enam kali (ANC enam kali), konsumsi tablet tambah darah atau multiple micronutrient supplement (MMS) minimal 180 tablet selama kehamilan, serta pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil dengan kondisi kurang energi kronis (KEK).

Adapun pada bayi dan balita, intervensi meliputi pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, pemberian ASI eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI (MPASI) sesuai standar, pemberian asupan protein hewani, tata laksana balita dengan masalah gizi, serta imunisasi dasar lengkap dan edukasi gizi keluarga.

Lovely juga menyoroti adanya perubahan standar konsumsi tablet tambah darah bagi ibu hamil. Pada 2024, indikator minimal konsumsi adalah 90 tablet selama kehamilan. Mulai 2025, standar tersebut ditingkatkan menjadi minimal 180 tablet. "Perubahan ini membuat indikator menjadi lebih ketat sehingga memengaruhi capaian persentase, meskipun target telah disesuaikan,” tambahnya.

Ke depan, indikator yang belum optimal, khususnya ANC enam kali dan PMT bagi ibu hamil KEK, akan menjadi fokus penguatan pada 2026. Pemerintah pusat dan daerah akan memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan intervensi berjalan konsisten dan tepat sasaran. “Data ini menjadi dasar evaluasi bersama pemerintah daerah dan penguatan koordinasi lintas sektor. Konsistensi intervensi berbasis data sangat penting agar target nasional dapat tercapai,” pungkas Lovely Daisy.