Kawasan Widuri Pegandon yang telah diluncurkan oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat pada 17 September 2025 kini memasuki lima bulan masa implementasi dan menunjukkan perkembangan signifikan sebagai model nyata pemberdayaan masyarakat berbasis kawasan. Foto: Humas Kemenko PM
Jakarta, InfoPublik - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrim 0 persen dan penciptaan lapangan pekerjaan pada 2026 dengan mengoptimalkan pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis kawasan.
Salah satunya dengan Sinkronisasi dan Koordinasi melalui Sarasehan Multi-Stakeholder dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Kawasan Widuri Kendal dan Kawasan Perdesaan Prioritas Sukorejo–Plasma Petik Sari, Desa Wonosari, Pegandon, Kendal, Jawa Tengah, Kamis (12/2/2026).
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu, Abdul Haris menyampaikan pemerintah menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada 2026 serta penciptaan lapangan kerja baru pada tahun yang sama.
"Pendekatan berbasis kawasan dinilai menjadi salah satu instrumen kunci untuk mencapai target tersebut melalui integrasi program, penguatan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan," kata Haris melalui keterangan resminya Jumat (13/2/2026).
Lanjutnya, kawasan Widuri telah mencatat sejumlah capaian konkret, salah satunya dengan berdirinya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mendukung Program Makan Bergizi Gratis, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal dengan perputaran dana mencapai Rp900 juta hingga Rp1 miliar per SPPG.
Selain itu, tumbuh koperasi mandiri masyarakat (non Merah Putih) yang menjadi penggerak ekonomi produktif warga.
Tak hanya penguatan di Kawasan Widuri, Sarasehan ini juga menegaskan komitmen bersama dalam memperkuat Kawasan Perdesaan Prioritas Sukorejo–Plasma Petik Sari sebagai kawasan tematik berbasis potensi lokal.
Haris menyampaikan Kawasan Widuri Pegandon yang telah diluncurkan oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat pada 17 September 2025 kini memasuki lima bulan masa implementasi dan menunjukkan perkembangan signifikan sebagai model nyata pemberdayaan masyarakat berbasis kawasan.
“Kawasan Widuri bukan sekadar proyek, melainkan ruang kolaborasi nyata masyarakat, di mana desa-desa sekitar menjadi penerima manfaat sekaligus pelaku utama pembangunan,” ujar Haris.
Sarasehan ini dilatarbelakangi oleh kondisi sosial ekonomi wilayah yang masih membutuhkan intervensi terintegrasi. Di Desa Wonosari tercatat 576 individu berada pada desil 1 (14,53 persen), di Kabupaten Kendal jumlah individu pada desil 1 mencapai 35.612 orang (9,3 persen).
Sementara di Provinsi Jawa Tengah lebih dari 4,06 juta individu (10,15 persen) masih berada pada kelompok desil 1. Data tersebut menegaskan urgensi pendekatan pembangunan yang terarah, kolaboratif, dan berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat.
Melalui forum ini, Kemenko PM mendorong terbangunnya kolaborasi dan simbiosis mutualisme lintas sektor guna mempercepat pengentasan kemiskinan serta memperluas kesempatan kerja di kawasan perdesaan.
Haris menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan kawasan sangat bergantung pada kesinambungan koordinasi, konsistensi intervensi program, serta partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek utama pembangunan.
