Jakarta, InfoPublik - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar mengatakan masyarakat adat dan komunitas lokal memiliki pengetahuan yang lahir dari pengalaman panjang dalam menjaga keseimbangan alam.

 

Hal tersebut disampaikannya dalam People's Conservation Summit 2026 di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Selasa (1/9/2026). Pengetahuan tersebut dinilai dapat menjadi salah satu sumber penting dalam merumuskan kebijakan konservasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).  “Kita semua lagi pusing mengatasi bencana rutin kebakaran hutan di mana-mana. Kita tidak sadar bahwa sumber pengetahuan, bahkan ilmu pengetahuan ada di masyarakat adat dan para pengelola lokal yang punya pengalaman dan kearifan, yang itu mestinya menjadi sumber kebijakan,” ujar Muhaimin.

 

Menurutnya, penanganan karhutla yang dilakukan secara berulang setiap tahun perlu dievaluasi. Salah satu hal yang perlu diperkuat adalah keterlibatan masyarakat yang selama ini hidup dan beraktivitas paling dekat dengan kawasan hutan.

 

Menko Muhaimin menilai kebijakan konservasi dan penanganan persoalan lingkungan tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan teknis dan administratif.

 

Pengalaman masyarakat adat dan komunitas lokal yang telah hidup berdampingan dengan alam selama berabad-abad perlu ditempatkan sebagai bagian dari fondasi kebijakan. “Saya meminta kepada menteri-menteri di bawah koordinasi saya untuk benar-benar mendengarkan, melihat langsung, mengambil dari pengetahuan yang ada dalam masyarakat adat dan pelaku konservasi lokal,” tegas Muhaimin.

 

Menko Muhaimin juga menyatakan dukungannya terhadap upaya dekolonisasi konservasi sumber daya alam. Ia menekankan bahwa masyarakat adat dan komunitas lokal tidak semestinya hanya ditempatkan sebagai objek atau pelengkap dalam agenda konservasi.

 

Sebaliknya, para pemangku adat dan komunitas lokal perlu ditempatkan sebagai subjek yang terlibat langsung dalam menentukan arah kebijakan untuk menjaga keberlanjutan alam.  “Mari kita letakkan para pemangku adat sekaligus komunitas lokal menjadi subjek untuk lahirnya kebijakan yang tepat, hulu masalah teratasi, tidak parsial, tapi terintegrasi dalam mengatasi dan menjaga sustainabilitas seluruh kekayaan alam kita,” kata Menko Muhaimin.

 

Menurutnya, pendekatan tersebut penting agar penanganan persoalan lingkungan tidak hanya berorientasi pada penanggulangan ketika bencana telah terjadi, tetapi juga mampu menyelesaikan persoalan dari hulu melalui kebijakan yang terintegrasi.

 

People's Conservation Summit 2026, menurutnya, menjadi forum strategis untuk mempertemukan pengalaman masyarakat adat dan komunitas lokal dengan dunia akademik serta para pengambil kebijakan.

 

Karena itu, Muhaimin Iskandar menilai pengalaman panjang para pelaku konservasi di tingkat lokal harus didengar dan menjadi bagian dari upaya mencari solusi atas berbagai tantangan lingkungan yang dihadapi Indonesia.