Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar dalam kegiatan Kuliah Umum (Studium Generale). (Foto: Humas Kemenko PM)
Jakarta, InfoPublik - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyebut green economy dan circular economy bukan hanya sebagai agenda lingkungan, melainkan sebagai peluang besar pemberdayaan masyarakat dan instrumen pemerataan kesejahteraan.
Transisi menuju ekonomi hijau harus dirancang agar melibatkan masyarakat secara luas dan menciptakan nilai tambah di tingkat akar rumput. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Kuliah Umum (Studium Generale) di Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Jawa Barat, Rabu (11/2/2026). “Dalam konteks energi terbarukan juga masyarakat harus terlibat dan menjadi bagian dari upaya untuk terus menumbuhkan berbagai kebutuhan kemajuan kita,” kata Muhaimin seperti yang dikutip InfoPublik Kamis (12/2/2026).
Lanjutnya, bahwa sektor energi terbarukan, mineral kritis, agroindustri sirkular, hingga waste-to-energy menyimpan potensi besar bagi pemberdayaan masyarakat.
Pada sektor energi terbarukan, masyarakat dapat terlibat dalam rantai pasok manufaktur komponen, operasi dan pemeliharaan, hingga pengembangan bioenergi berbasis komunitas.
Kemudian, sektor agroindustri sirkular, limbah pertanian dapat diolah menjadi bioenergi dan biomaterial bernilai tambah sehingga petani dan koperasi naik kelas. Sementara itu, skema waste-to-energy dan pengelolaan sampah modern membuka peluang penciptaan lapangan kerja baru sekaligus perbaikan kualitas lingkungan. “Inilah peluang nyata bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, bila pengelolaan pemilahan dan daur ulang e-waste ini dilakukan secara terorganisasi,” ujar Muhaimin Iskandar.
Sebagai ilustrasi, ia menyoroti peningkatan volume sampah elektronik (e-waste) global yang telah mencapai puluhan juta ton per tahun. Limbah tersebut mengandung logam bernilai tinggi seperti tembaga, nikel, dan kobalt.
Menurutnya, apabila pengelolaan, pemilahan, dan daur ulang e-waste dilakukan secara terorganisir dan berbasis teknologi, maka hal itu dapat menjadi sumber ekonomi baru, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. "Inilah contoh konkret bagaimana circular ekonomy menjadikan masalah sosial sebagai sumber kesejahteraan” jelas Menko PM.
Muhaimin menekankan bahwa peluang besar tersebut hanya dapat terwujud melalui orkestrasi ekosistem antara pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan masyarakat.
Dalam konteks ini, ITB dinilai memiliki peran strategis dalam membangun kapasitas SDM unggul, menetapkan standar teknologi, serta memastikan inovasi berdampak nyata.
Ia menegaskan bahwa industrialisasi yang hijau dan sirkular harus menjadi jalan Indonesia naik kelas agar lebih inklusif, lebih berdaya saing, dan lebih berkeadilan sosial.
