Direktur Bina Pelayanan KB Wilayah dan Sasaran Khusus Kemendukbangga, Fajar Firdawati, dalam laporannya kepada Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Wihaji, Rabu (11/2/2026). (Foto: Kemendukbangga)
Jakarta, InfoPublik – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN resmi memulai Pelayanan KB Serentak Awal 2026 bertajuk “Pantau KB” (Pelayanan Kontrasepsi untuk Penggarapan Unmet Need KB di Wilayah Prioritas). Kegiatan yang berlangsung 9–15 Februari 2026 ini menargetkan percepatan peningkatan kesertaan Keluarga Berencana (KB) modern di seluruh Indonesia.
Direktur Bina Pelayanan KB Wilayah dan Sasaran Khusus Kemendukbangga, Fajar Firdawati, dalam laporannya kepada Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Wihaji, menjelaskan bahwa program Pantau KB dirancang untuk menurunkan disparitas capaian program KB antarwilayah.
“Fokus utama kegiatan ini adalah meningkatkan jangkauan layanan bagi Pasangan Usia Subur (PUS), khususnya dalam pemenuhan kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi (unmet need) dan peningkatan capaian KB pasca-persalinan,” ujar Firdawati dalam kegiatan tersebut, yang digelar secara Hybrid dari Jakarta, Rabu (11/2/2026), dan diikuti perwakilan kabupaten/kota.
Ia menjelaskan, secara nasional, Pantau KB menargetkan 310.868 akseptor baru. Seluruh hasil pelayanan akan dicatat secara real-time melalui Sistem Informasi Keluarga (Siga), dengan batas akhir penginputan data pada 20 Februari 2026 guna memastikan akurasi dan akuntabilitas pelaporan.
Pelayanan KB serentak ini difokuskan pada 307 kabupaten/kota prioritas. Wilayah tersebut terdiri atas 208 kabupaten/kota yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemendukbangga/BKKBN 2025–2029 serta 99 kabupaten/kota tambahan yang diidentifikasi sebagai wilayah "legokan" berdasarkan data Pendataan Keluarga 2025. "Daerah legokan merupakan wilayah dengan angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) dan unmet need yang masih tinggi, namun capaian pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR) relatif rendah,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut sejumlah daerah melaporkan capaian dan strategi layanan di lapangan. Dari Kabupaten Sarmi, Papua, Kepala Dinas KB Kabupaten Sarmi, Hugo A. Samoa, menyampaikan bahwa tantangan aksesibilitas diatasi melalui strategi “jemput bola” dengan mobil klinik yang menjangkau kampung-kampung terpencil. “Fokus pelayanan diarahkan pada edukasi metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) serta integrasi program dengan upaya percepatan penurunan stunting,” ungkapnya.
Sementara itu, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, mewakili wilayah kepulauan menargetkan 281 akseptor. Pelayanan difokuskan pada MKJP dan KB pasca-persalinan, dengan dukungan sinergi lintas sektor bersama TNI, Polri, Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan PKK untuk memastikan masyarakat di wilayah terpencil tetap terlayani. Pemantauan Pelayanan KB juga dilakukan di wilayah perkotaan seperti Kota Tegal serta daerah terdampak bencana di Aceh Timur.
Menanggapi laporan tersebut, Mendukbangga Wihaji menekankan pentingnya kesiapan tenaga medis dan ketersediaan alat kontrasepsi yang aman serta berkualitas sebagai faktor kunci keberhasilan program. Ia juga mendorong optimalisasi Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) agar kualitas pelayanan di tingkat kabupaten/kota dapat meningkat secara signifikan sepanjang 2026.
Melalui Pantau KB, Kemendukbangga/BKKBN menegaskan komitmennya untuk memperluas akses layanan kontrasepsi, menekan unmet need, serta memperkuat pembangunan keluarga menuju Indonesia Emas 2045.
