Jakarta, InfoPublik — Pemerintah menegaskan penguatan pemajuan kebudayaan sebagai fondasi identitas dan daya saing bangsa. Kementerian Kebudayaan memaparkan evaluasi kinerja dan anggaran Tahun Anggaran 2025, rencana kerja strategis 2026, serta penguatan penulisan sejarah nasional dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/1/2026).

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan bahwa realisasi anggaran 2025 per 15 Januari 2026 mencapai 96,85 persen dari pagu Rp2,58 triliun. Dari sisi penerimaan, PNBP tercatat Rp69,69 miliar atau 121,09 persen dari target. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas belanja yang diarahkan untuk pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan. “Capaian ini menunjukkan ikhtiar menjaga belanja yang berdampak langsung bagi kebudayaan,” ujar Fadli.

Fadli Zon juga menyoroti Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) nasional 2024 yang berada pada angka 59,98. Menurutnya, IPK menjadi indikator penting untuk membaca kondisi kebudayaan nasional sekaligus dasar perbaikan kebijakan ke depan.

Sejumlah program strategis diperkuat, antara lain fasilitasi Semarak Budaya dengan tingkat penyaluran hampir 100 persen, peningkatan signifikan penerima Dana Abadi Kebudayaan, serta respons cepat penanganan bencana di Sumatra yang mencakup bantuan logistik, pemulihan cagar budaya, dan dukungan bagi sumber daya manusia kebudayaan.

Pada 2025, Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi menetapkan 514 Warisan Budaya Takbenda Indonesia (WBTBI) sehingga total mencapai 2.727 WBTBI. Selain itu, ditetapkan 85 Cagar Budaya Nasional, menambah total menjadi 313 cagar.

Fadli menekankan pentingnya koordinasi pusat–daerah agar kekayaan budaya tidak terhambat persoalan administratif. “Potensi cagar budaya kita sangat besar. Jangan sampai tidak tercatat dan terlindungi hanya karena kendala administrasi,” tegasnya.

Dalam agenda penulisan sejarah, kementerian menghidupkan kembali Direktorat Sejarah dan Permuseuman serta menyelesaikan Buku Sejarah Indonesia yang diluncurkan Desember 2025. Karya ini melibatkan 123 penulis dari 34 perguruan tinggi dan 11 lembaga nonperguruan tinggi, terdiri atas 10 jilid utama dan satu jilid fakta aneka dengan hampir 8.000 halaman.

Pada 2026, penulisan lanjutan akan mencakup periode 1945–1950, sejarah kerajaan seperti Majapahit, Sriwijaya, dan Samudera Pasai, serta mendorong digitalisasi buku sejarah lokal di seluruh Indonesia.

Melalui Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan, Indonesia memperkuat diplomasi budaya dengan pengusulan warisan budaya ke tingkat dunia, termasuk nominasi UNESCO, serta mendorong repatriasi artefak. Salah satu capaian penting ialah pengembalian fosil koleksi Eugene Dubois dan Arca Puspatara dari Amerika Serikat.

Upaya lain meliputi pengaktifan Rumah Budaya Indonesia, promosi kebudayaan melalui platform digital, serta penguatan jejaring kerja sama bilateral dan multilateral.

Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan mencatat penguatan ekosistem kreatif—film, musik, sastra, seni pertunjukan, dan seni rupa. Pada 2025, jumlah penonton film Indonesia menembus 80 juta, disertai dukungan festival film daerah, distribusi alat musik, penguatan komunitas sastra, penerjemahan karya ke bahasa asing, serta inovasi budaya digital berbasis gim, animasi, dan teknologi imersif.

Dari sisi tata kelola, Inspektorat Jenderal mencatat nilai integritas 73,7 dan maturitas SPIP 2,87, menegaskan reformasi birokrasi sebagai fondasi pemajuan kebudayaan yang akuntabel.

Rencana kerja 2026 mencakup pembaruan regulasi, pengembangan sistem pendataan kebudayaan terpadu, penataan organisasi dan tata kerja, penilaian IPK 2026, penguatan Dana Abadi Kebudayaan, perluasan kolaborasi lintas sektor, penguatan diplomasi budaya, revitalisasi aset budaya, serta peningkatan kapasitas pelaku budaya.

Dari DPR RI, Fraksi Partai Demokrat melalui Sabam Sinaga mengapresiasi realisasi anggaran tinggi, peningkatan Cagar Budaya Nasional, serta capaian sektor perfilman dan museum. Fraksi PAN melalui Dewi Coryati mendorong penulisan sejarah yang lebih memberi ruang pada sejarah daerah dan kerajaan di luar Jawa.

Menutup rapat, Menbud Fadli Zon menyampaikan terima kasih atas masukan DPR RI dan menegaskan penguatan koordinasi pusat–daerah serta lintas kementerian/lembaga agar target pemajuan kebudayaan 2026 berjalan konsisten dan berdampak nyata bagi masyarakat.