Jakarta, InfoPublik – Pemerintah memperkuat koordinasi nasional dalam keterlibatan Indonesia di United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) melalui konsolidasi Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU). Langkah ini diarahkan untuk menyatukan pemetaan program, diplomasi, serta pelaporan Indonesia di berbagai instrumen UNESCO tanpa mengubah kewenangan teknis kementerian dan lembaga yang selama ini menjadi focal point.

Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon selaku Ketua KNIU memimpin Rapat Pleno KNIU di Graha Utama Gedung A, Kementerian Kebudayaan, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026). Forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kelembagaan KNIU setelah penataan melalui Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2026.

Penempatan Sekretariat KNIU di Kementerian Kebudayaan ditujukan untuk memperkuat koordinasi antarkementerian dan lembaga sehingga posisi Indonesia dalam forum UNESCO dapat disampaikan secara lebih terpadu. “Rapat Pleno KNIU menguatkan koordinasi getting institution right, getting intervention right, dan getting coordination right. Seluruh kementerian dan lembaga yang selama ini menjadi focal point UNESCO tetap menjalankan mandat dan kewenangannya,” ujar Fadli Zon.

Menurut dia, implementasi program dan konvensi UNESCO yang telah berjalan tetap menjadi tanggung jawab kementerian dan lembaga terkait. KNIU berperan sebagai fasilitator koordinasi, sinkronisasi, dan komunikasi antarpemangku kepentingan.

Dalam satu tahun ke depan, KNIU menetapkan tiga agenda prioritas untuk memperkuat keterlibatan Indonesia dalam berbagai instrumen UNESCO. Pertama, memetakan seluruh program UNESCO di Indonesia. Pemetaan mencakup antara lain World Heritage, Memory of the World, Global Geoparks, Biosphere Reserves, serta berbagai program dan jejaring UNESCO lainnya.

Pemetaan tersebut penting untuk memperoleh gambaran utuh mengenai keterlibatan Indonesia, termasuk program yang dikelola kementerian, lembaga, maupun pemangku kepentingan terkait. Dengan basis data yang terkoordinasi, pemerintah dapat melihat peluang penguatan kolaborasi sekaligus menghindari tumpang tindih program.

Kedua, memperkuat diplomasi Indonesia di UNESCO. Upaya ini dilakukan melalui koordinasi posisi Indonesia dalam berbagai persidangan UNESCO, dukungan terhadap pencalonan Indonesia pada sejumlah badan antarpemerintah UNESCO, serta peningkatan kontribusi Indonesia dalam agenda global organisasi tersebut.

Ketiga, memperkuat sistem pelaporan dan monitoring. KNIU akan mendorong koordinasi yang lebih baik agar laporan periodik kepada UNESCO dapat disampaikan tepat waktu, sekaligus memperkuat mekanisme berbagi data dan informasi antarfocal point.

Untuk memastikan koordinasi tidak berhenti pada forum pleno, Kementerian Kebudayaan mengarahkan aktivasi sejumlah Kelompok Kerja (Pokja) sebagai instrumen kerja KNIU. Pokja tersebut antara lain mencakup bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta komunikasi dan informasi. Pokja lain dapat dibentuk sesuai kebutuhan dan perkembangan agenda UNESCO.

Melalui Pokja, koordinasi diharapkan berlangsung lebih teknis dan substantif. Sementara itu, Rapat Pleno KNIU menjadi forum integrasi yang mempertemukan agenda di bidang kebudayaan, ilmu pengetahuan, pendidikan, serta komunikasi dan informasi.

Setiap kementerian dan lembaga juga menyampaikan program UNESCO yang menjadi tanggung jawabnya. Mekanisme ini diharapkan menghasilkan peta keterlibatan Indonesia yang lebih komprehensif sekaligus memperjelas peran setiap focal point.

Penguatan koordinasi tersebut sejalan dengan amanat Operational Guidelines for National Commissions for UNESCO yang menempatkan komisi nasional sebagai simpul koordinasi antara pemangku kepentingan nasional dan UNESCO.

Rapat Pleno KNIU dihadiri sejumlah pejabat kementerian dan lembaga, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sekaligus Pengarah KNIU Pratikno; Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie dan Fauzan; Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Suharti; serta Staf Ahli Bidang Sosial, Budaya, dan Pembangunan Manusia Kementerian Luar Negeri Kamapradipta Isnomo.

Hadir pula Duta Besar RI untuk Republik Prancis, Kepangeranan Andorra, dan Kepangeranan Monako sekaligus Delegasi Tetap RI untuk UNESCO Mohamad Oemar; Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO IGAK Satrya Wibawa; Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Wayan Toni Supriyanto; Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti; serta Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Amarulla Octavian.

Fadli Zon berharap KNIU dapat menjadi ruang bersama bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam agenda UNESCO di Indonesia. Koordinasi nasional yang kuat dinilai penting agar kontribusi Indonesia di tingkat internasional berjalan selaras dengan program pembangunan nasional. “Indonesia harus hadir lebih kuat, lebih terkoordinasi, dan lebih berpengaruh dalam forum UNESCO. Dengan itu, kami mengajak seluruh anggota KNIU untuk mendukung implementasi Perpres Nomor 31 Tahun 2026 demi penguatan peran Indonesia di UNESCO,” kata Menbud Fadli Zon.