Inspektur Komando Daerah Militer (Irdam) XX/Tuanku Imam Bonjol, Brigjen TNI Heri Susanto dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Alam di Wilayah Sumbar, Rabu (3/12/2025), di Kantor Gubernur Sumbar, Kota Padang. (Foto: Wahyu Sudoyo/KPM Kemkomdigi)
Jakarta, InfoPublik — Inspektur Komando Daerah Militer (Irdam) XX/Tuanku Imam Bonjol, Brigjen TNI Heri Susanto, menegaskan pentingnya penyeragaman dan sinkronisasi data korban serta pengungsi sebagai dasar pengambilan keputusan cepat dalam penanganan bencana di Sumatra Barat (Sumbar).
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Alam di Wilayah Sumbar, Rabu (3/12/2025), di Kantor Gubernur Sumbar, Kota Padang.
Heri menyoroti perbedaan angka yang muncul antara laporan lapangan dan data pusat. Ia menyampaikan bahwa seluruh unsur penanganan bencana harus mengacu pada satu data resmi agar tidak terjadi kebingungan di tingkat operasional maupun keputusan pemerintah daerah. “Sampai dengan tadi malam ada 193 orang korban jiwa, kemudian 25 (orang) yang belum teridentifikasi, yang masih hilang, ini kita sepakati di angka 217,” ujar Irdam XX/TIB.
Ia juga menegaskan bahwa data pengungsian harus ditetapkan oleh Dinas Sosial sebagai pemegang mandat pendataan. Sebab, pendistribusian bantuan menjadi tanggung jawab Dinas Sosial, sementara pencatatan sumber bantuan dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Menurut Heri, koordinasi lintas sektor sangat diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih data maupun kebijakan. Ia menekankan bahwa data yang tidak seragam dapat memperlambat keputusan strategis, terutama terkait pencarian korban hilang dan pendistribusian logistik. “Data-data masih banyak yang belum sesuai dengan kenyataan di lapangan tapi kita tetap harus update agar data ini menjadi satu untuk kepentingan nanti,” ujarnya.
Heri juga meminta agar setiap titik pengungsian menunjuk Penanggung Jawab (PIC) yang dapat dihubungi langsung oleh posko. Ia menekankan bahwa PIC tidak harus pejabat pemerintah, tetapi dapat berasal dari unsur masyarakat. “Tidak harus pejabat pemerintah, tidak harus kepala desa, yang penting ada yang bisa kita bisa menghubungkan dari sini ke titik-titik pengungsian,” jelas Irdam XX/TIB.
Di sisi lain, Heri menekankan bahwa pemulihan sarana umum, perumahan, dan akses wilayah sangat dipengaruhi kondisi cuaca. Ia juga berharap Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terus memperbarui informasi cuaca untuk memaksimalkan perencanaan rehabilitasi.
