Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani dalam Rapat Koordinasi Swasembada Air Nasional di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra), Jakarta, Kamis (15/10/20. (BMKG)
Jakarta, InfoPublik – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menekankan pentingnya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk menjaga ketahanan sumber daya air nasional. Perubahan suhu, pola curah hujan, dan kenaikan muka air laut berpotensi mengganggu keseimbangan neraca air serta meningkatkan risiko kekeringan, bencana hidrometeorologi, dan gagal panen.
Hal tersebut disampaikan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani dalam Rapat Koordinasi Swasembada Air Nasional di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra), Jakarta, Kamis (15/10/2026) seperti disampaikan dalam keterangan BMKG.
Rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono tersebut membahas koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program, serta aksi mitigasi dampak perubahan iklim terhadap sumber daya air.
Dalam paparannya, Faisal menjelaskan bahwa berdasarkan data BMKG, suhu permukaan rata-rata Indonesia telah meningkat sebesar 1,04 derajat Celsius selama 45 tahun terakhir. Sementara itu, curah hujan tahunan menunjukkan tren penurunan hingga 2–3 persen per dekade, khususnya di wilayah selatan khatulistiwa. Kenaikan muka air laut juga tercatat mencapai 4,4 ± 0,4 milimeter per tahun.
“Kondisi-kondisi tersebut sangat tidak sederhana bagi masyarakat kita. Perubahan siklus iklim ini menyebabkan terganggunya keseimbangan neraca air, yang memicu anomali cuaca yang semakin ekstrem,” ujar Faisal.
Menurutnya, perubahan tersebut memengaruhi siklus air dan berpotensi meningkatkan berbagai risiko, mulai dari kekeringan berkepanjangan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga gangguan terhadap sektor pertanian dan kesehatan masyarakat.
Lebih lanjut, ia menambahkan, ketersediaan air menjadi isu krusial, terutama saat musim kemarau. Penurunan pasokan air tanah dan air permukaan akibat kemarau panjang dapat berdampak langsung terhadap berbagai sektor, termasuk pertanian dan pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat sehari-hari.
“Dampaknya akan langsung dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya sektor pertanian yang merugi, tetapi krisis air bersih ini akan sangat menyulitkan kehidupan sehari-hari, bahkan hingga berdampak langsung pada ibu-ibu di rumah tangga dalam mengurus kebutuhan dapur dan keluarga,” katanya.
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, BMKG merekomendasikan sinkronisasi kebijakan antarlembaga, pemerataan sistem peringatan dini (Early Warning System), serta optimalisasi pelaksanaan Teknik Modifikasi Cuaca (TMC) melalui koordinasi lintas instansi. Langkah-langkah tersebut diperlukan sebagai bagian dari strategi menjaga ketahanan air, khususnya di wilayah rawan kekeringan.
“BMKG merekomendasikan perlunya sinkronisasi kebijakan yang kuat, penguatan Early Warning System yang merata, serta optimalisasi Teknik Modifikasi Cuaca (TMC) lintas instansi sebagai strategi ketahanan air di wilayah-wilayah yang rawan kekeringan,” ujar Faisal.
Selain itu, BMKG menyoroti pentingnya penguatan teknologi dan infrastruktur untuk mendukung pengelolaan sumber daya air. Rekomendasi yang disampaikan mencakup perluasan sistem peringatan dini banjir dan kekeringan, penguatan sistem data hidrologi berbasis teknologi digital, serta peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
BMKG juga merekomendasikan penyelarasan regulasi dan penyusunan pedoman operasional lintas instansi untuk mengantisipasi bencana akibat perubahan iklim. Optimalisasi kebijakan nasional mengenai penyelenggaraan TMC turut menjadi perhatian sebagai bagian dari strategi meningkatkan ketahanan air.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa ketersediaan air perlu dijamin untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasional, mulai dari pangan, energi, dan industri hingga perkembangan teknologi digital.
“Intinya, kami sepakat dan berupaya memastikan bahwa ketersediaan air ini harus dijamin, sesuai dengan visi Asta Cita yang menjadi prioritas Bapak Presiden. Harus disadari bahwa tanpa adanya swasembada air, maka tidak akan pernah terwujud swasembada pangan,” ujar Agus.
Ia menjelaskan, pemenuhan kebutuhan air juga berkaitan dengan pengembangan energi berkelanjutan, termasuk pemanfaatan teknologi pumped storage serta pemasangan panel surya di permukaan bendungan. Selain itu, kebutuhan air untuk mendukung pertumbuhan industri dalam perencanaan sumber daya air nasional.
Agus menambahkan, koordinasi lintas kementerian/lembaga diperlukan untuk mengidentifikasi alternatif sumber air, menyempurnakan regulasi, serta memastikan pemanfaatan sumber daya air berjalan sesuai ketentuan.
Melalui koordinasi lintas sektor, penyelarasan kebijakan, penguatan sistem peringatan dini, dan optimalisasi teknologi, upaya menjaga ketahanan sumber daya air diharapkan dapat berjalan lebih terpadu. BMKG terus mendukung upaya tersebut melalui penyediaan informasi meteorologi dan klimatologi sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
