Menteri PANRB Dorong PIMTi Perempuan Jadi Penggerak Transformasi Kepemimpinan ASN

Jakarta, InfoPublik  -  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menekankan pentingnya peran Ikatan Pimpinan Tinggi (PIMTi) Perempuan Indonesia sebagai ekosistem strategis dalam memperkuat kepemimpinan perempuan di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu disampaikan dalam kegiatan PIMTi perempuan lintas instansi di Jakarta.

Menurut Rini, keberadaan PIMTi Perempuan Indonesia tidak boleh hanya menjadi ruang silaturahmi biasa, tetapi harus berkembang menjadi tempat lahirnya mentor dan coach yang mampu membina dan memberdayakan ASN perempuan di seluruh Indonesia.

“PIMTi ini harus menjadi tempat akhir dari pembinaan kepemimpinan. Kita tidak hanya berkumpul, tapi harus menjadi coach dan mentor. Banyak perempuan yang punya semangat besar untuk membangun negeri, dan mereka perlu kita dukung dengan bimbingan dan kepemimpinan yang kuat,” ujar Rini Pada acara Halal Bihal Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (11/4/2025).

Lebih lanjut, ia menyampaikan pentingnya transformasi diri bagi para pejabat pimpinan tinggi perempuan agar mampu menjadi motor penggerak perubahan di instansinya masing-masing. Menurutnya, kepemimpinan perempuan harus mampu menjembatani hubungan dan kolaborasi lintas sektor demi efektivitas program pembangunan.

“PIMTi harus bisa mendorong kolaborasi antar-institusi. Kita sudah tidak bisa bekerja sendiri-sendiri lagi. Kolaborasi menjadi kunci, dan PIMTi adalah wadah strategis untuk mewujudkannya,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Rini juga menyoroti pentingnya data tunggal sosial dan ekonomi nasional dalam pelaksanaan program pemerintah, khususnya yang menyasar masyarakat miskin dan kelompok rentan. Ia mencontohkan pentingnya sinergi antar kementerian dalam pengentasan kemiskinan.

“Sekarang kita tidak hanya menilai kinerja satu instansi, tetapi bagaimana kementerian bisa bekerja bersama. Misalnya, pengentasan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab Kementerian Sosial, tapi juga Kementerian PANRB, Kementerian PPA, Kementerian Kesehatan, dan lainnya,” ucapnya.

Rini menegaskan bahwa pendekatan lintas sektor ini juga harus berbasis pada sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, pemikiran bahwa urusan SDM hanya milik satu kementerian sudah tidak relevan lagi. Kolaborasi lintas sektor yang berbasis orang menjadi penting untuk menciptakan dampak pembangunan yang lebih nyata.

“Kita harus memikirkan bagaimana kontribusi satu instansi bisa melengkapi yang lain. Misalnya, ada program mobil berbahan bakar hidrogen—kalau dilihat sekilas, apa hubungannya dengan pemberdayaan perempuan? Tapi jika kita berpikir kolaboratif, kita bisa melihat peran perempuan dalam teknologi, inovasi, hingga edukasi publik,” katanya.

Ia juga berharap fleksibilitas dan kreativitas dari para pemimpin perempuan ASN mampu mengurai berbagai tantangan kebijakan, termasuk menyederhanakan jalur komunikasi dan memecah bottleneck dalam pelaksanaan program lintas instansi.

Rini menutup dengan ajakan kepada seluruh anggota PIMTi Perempuan Indonesia untuk terus berpikir inovatif dan kolaboratif.

“Sudah saatnya kita membangun sistem pemerintahan dan layanan publik yang bukan hanya menekankan profesionalisme teknis, tetapi juga integritas, empati, dan rasa aman bagi seluruh masyarakat. Perempuan punya kekuatan untuk membawa perubahan ini,” pungkasnya.

Kegiatan itu dihadiri oleh pimpinan perempuan dari berbagai kementerian dan lembaga negara. PIMTi Perempuan Indonesia sendiri diharapkan menjadi wadah untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan perempuan ASN di seluruh Indonesia serta menjembatani lahirnya kebijakan publik yang inklusif dan responsif gender.