Menkomdigi Apresiasi Dukungan Organisasi Perempuan pada PP Tunas

Jakarta, InfoPublik – Dukungan sembilan perwakilan organisasi kepemudaan (OKP) perempuan dalam wadah “Cipayung Plus” pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas menjelang peringatan Hari Kartini diapresiasi Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid.

Sebab, perempuan muda dari berbagai latar belakang orgaisasi ini siap berkomitmen nyata dan menjadi garda depan dalam mengawal pelaksanaan  regulasi baru yang dirancang untuk melindungi anak dari konten dan interaksi digital yang membahayakan.

“Kami sangat mengapresiasi kehadiran dan semangat teman-teman OKP Perempuan. Banyak dari mereka datang dengan inisiatif dan harapan besar untuk turut berkontribusi. Salah satunya, memastikan literasi digital terus berkembang dan PP Tunas dapat dijalankan secara nyata di tengah masyarakat,” kata Menkomdigi dalam audiensi bertajuk Kartini Talks di Kantor Pusat Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Rabu (16/4/2025).

Meutya menjelaskan, PP Tunas yang belum lama ini ditandatangani Presiden Prabowo Subianto, telah menjadi tonggak penting dalam perlindungan anak di ruang digital, sehingga diperlukan kolaborasi banyak pihak untuk memastikan beleid ini tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar terlaksana di lapangan.

Sembilan perwakilan OKP Perempuan yang hadir juga telah menyampaikan keprihatinan yang sama terhadap kondisi generasi muda, khususnya anak-anak, yang semakin rentan di ruang digital.

Oleh karena itu, diperlukan langkah penting yang harus dilakukan bersama dalam hal edukasi, sosialisasi, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan ini.

“Mereka merasa bahwa PP ini jika dilaksanakan, diterapkan dengan baik, dapat melindungi anak-anak kita. Jadi, kita harapkan nanti bisa berkerjasama dengan teman-teman OKP Perempuan Cipayung Plus dalam giat-giat edukasi, sosialisasi, dan juga pengawasan dari pelaksanaan PP ini,” jelasnya.

Menurut Meutya, audiensi ini menghasilkan kesepakatan awal untuk menyusun agenda kolaboratif, mulai dari pelatihan relawan literasi digital, penyuluhan di kampus dan sekolah, hingga aktivasi kanal pelaporan KBGO berbasis komunitas.

Ia menyambut baik semangat tersebut dan menyatakan bahwa Kemkomdigi akan memfasilitasi inisiatif ini secara berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua Kopri PB PMII, Wulan Sari AS, mengungkapkan bahwa ruang digital masih menjadi tempat yang penuh risiko bagi perempuan dan anak-anak, terutama dalam bentuk kekerasan berbasis gender online (KBGO).

“Kasus pelecehan dan kekerasan digital masih banyak dialami perempuan. Karena itu, ruang digital harus kita ciptakan sebagai ruang yang aman dan suportif, tidak hanya di dunia maya, tapi juga di dunia nyata,” ungkap Wulan.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Dirjen Komunikasi Publik Fifi Aleyda Yahya, Kepala BPSDM Bonifasius Wahyu Pudjianto, Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya R. Wijaya Kusumawardhana, serta Staf Khusus Menteri Bidang Hubungan Antarlembaga Aida Azhar.

Adapun sembilan OKP Perempuan Cipayung Plus yang hadir adalah: Kopri PB PMII, Sarinah GMNI, Hikmahbudhi, LMND, BP PP KAMMI, LPP PMKRI, Immawati IMM, KMHDI, dan GMKI.