Kementerian ATR/BPN Libatkan 34 Ribu Pegawai Sebarkan Informasi Kebijakan Pemerintah

Jakarta, InfoPublik – Penyebaran informasi mengenai kebijakan pemerintah memerlukan strategi komunikasi yang tepat dan kolaborasi yang solid antara berbagai pihak. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan bahwa untuk mempercepat pemahaman masyarakat mengenai kebijakan di sektor pertanahan dan tata ruang, Kementerian ATR/BPN akan melibatkan seluruh pegawainya yang berjumlah 34 ribu orang.

"Sebagai bagian dari upaya untuk memastikan kebijakan pemerintah yang kami jalankan, khususnya di sektor pertanahan dan tata ruang, dapat sampai dengan lebih cepat ke masyarakat, kami melibatkan 34 ribu pegawai ATR/BPN. Kami berharap mereka dapat menjadi bagian dari upaya untuk menyebarkan informasi positif tentang kebijakan pemerintah," ujar Menteri Nusron dalam pertemuannya dengan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Hasbi, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Nusron menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN bersama dengan Kantor Komunikasi Kepresidenan akan merancang strategi komunikasi yang tepat guna menyebarluaskan kebijakan ini secara lebih efektif. Kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan Kantor Komunikasi Kepresidenan akan terus berlanjut, memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat bisa diterima dengan baik dan tepat sasaran.

"Saat ini, kami sedang menyusun strategi komunikasi yang tepat untuk memastikan informasi kebijakan sampai ke masyarakat dengan lebih cepat dan akurat," tambah Nusron.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Hasbi, menyambut baik inisiatif dari Kementerian ATR/BPN untuk melibatkan seluruh pegawainya dalam menyebarkan informasi kebijakan pemerintah. Hasan Hasbi memberikan masukan agar strategi komunikasi dilakukan dengan pendekatan yang lebih spesifik sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.

"Kami mendukung penuh upaya Kementerian ATR/BPN untuk melibatkan pegawai dalam penyebaran informasi kebijakan. Kami juga menyarankan agar setiap daerah memiliki strategi komunikasi yang disesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing," ujar Hasan Hasbi. Hal ini penting agar pesan yang disampaikan lebih mudah diterima oleh masyarakat dengan mempertimbangkan perbedaan sosial, budaya, dan kebutuhan informasi di tiap wilayah.

Selain membahas strategi penyebaran informasi, pertemuan ini juga menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga pemerintah dalam menjalankan program-program strategis. Hasan Hasbi juga menegaskan bahwa Kantor Komunikasi Kepresidenan akan terus mendukung berbagai program dari Kementerian ATR/BPN yang berfokus pada pemahaman masyarakat tentang kebijakan pertanahan dan tata ruang.

"Kami akan mendukung berbagai program dari Kementerian ATR/BPN dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, sehingga mereka dapat memahami dan mendukung setiap kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah," kata Hasan.

Melalui kerjasama yang erat antara Kementerian ATR/BPN dan Kantor Komunikasi Kepresidenan, diharapkan masyarakat akan lebih mudah mengakses informasi mengenai kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pertanahan dan tata ruang. Langkah ini juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk mempercepat transformasi informasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan yang strategis.

Dengan melibatkan seluruh pegawai ATR/BPN, yang tersebar di berbagai daerah, serta mengembangkan strategi komunikasi yang sesuai dengan kondisi lokal, diharapkan penyebaran informasi kebijakan dapat lebih efektif dan menyeluruh, serta membantu masyarakat untuk lebih memahami berbagai program pemerintah yang ada.