Indonesia Tunjukkan Komitmen pada Kesetaraan Gender di Konferensi Beijing+30 di Bangkok

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menjadi bagian dari Delegasi Republik Indonesia yang menghadiri The Asia-Pacific Ministerial Conference on Beijing+30 Review yang berlangsung pada 19-21 November 2024 di Bangkok, Thailand.

Konferensi itu dihadiri lebih dari 1.200 delegasi dari pemerintah, masyarakat sipil, kelompok pemuda, sektor swasta, dan akademisi untuk mengevaluasi capaian serta merumuskan langkah prioritas dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di kawasan Asia-Pasifik.

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri, Indah Nuria Savitri, yang didampingi oleh Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya Kemen PPPA, Eko Novi Ariyanti Rahayu Damayanti, serta perwakilan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan KBRI Bangkok.

Indonesia menunjukkan komitmen kuatnya dalam mendukung implementasi penuh dari Beijing Declaration and Platform for Action (BDPfA) yang telah menjadi acuan internasional dalam memperjuangkan hak perempuan.

Pada sesi Review of the Progress Made towards the Implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action, Indah Nuria Savitri memaparkan berbagai pencapaian Indonesia dalam bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Di antaranya adalah peluncuran Indonesia Care Economy Roadmap 2025–2045 yang berfokus pada peningkatan literasi digital perempuan, penurunan tingkat kemiskinan dari 10,19 persen pada 2020 menjadi 9,36 persen pada 2023 melalui program perlindungan sosial, serta pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak.

Pencapaian lainnya termasuk peningkatan representasi perempuan di parlemen yang mencapai 22 persen pada Pemilu 2024, pelaksanaan rencana aksi nasional untuk pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme (RAN PE), serta penguatan agenda perempuan dalam perdamaian dan keamanan. Indonesia juga telah merancang strategi ketahanan iklim 2050 yang responsif gender.

Delegasi Indonesia menyerukan perlunya aksi kolektif untuk menghapus hambatan sistemik, menguatkan peran keluarga, serta melibatkan akar rumput dalam mempercepat implementasi BDPfA di kawasan Asia-Pasifik. "Konferensi ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi lintas negara untuk memastikan tidak ada perempuan atau anak perempuan yang tertinggal," ujar Indah dalam keterangan yang diterima InfoPublik, Jumat (22/11/2024).

Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Pada sesi Thematic Discussion on Advancing Women’s Economic Empowerment through Employment, Decent Work, Social Protection and Entrepreneurship, Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial Budaya Kemen PPPA, Eko Novi Ariyanti Rahayu Damayanti, menyampaikan intervensi delegasi Indonesia terkait pemberdayaan ekonomi perempuan. Dalam pernyataannya, Eko menekankan pentingnya akses yang adil dan perlindungan komprehensif bagi perempuan di dunia kerja.

Indonesia telah mengambil langkah strategis melalui kebijakan nasional pengembangan kewirausahaan yang memberikan akses modal, layanan pengembangan usaha, dan pendampingan bagi perempuan. Selain itu, Indonesia juga meluncurkan peta jalan ekonomi perawatan 2025-2045 yang mencakup tujuh prioritas strategis untuk memperkuat kebijakan perawatan, akses layanan berkualitas, serta kesejahteraan pekerja perawatan. Pemerintah juga mengesahkan kerangka regulasi seperti peraturan pemerintah tentang kesetaraan upah, peraturan menteri tenaga kerja tentang pencegahan kekerasan seksual, serta program jaminan kesehatan nasional.

Eko Novi juga menyoroti pentingnya adopsi Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim yang mendukung peran perempuan dalam ekonomi hijau dan penciptaan lapangan kerja hijau. "Indonesia akan melanjutkan upaya ini melalui Asta Cita dan kemitraan kolaboratif lintas sektor untuk membangun masa depan yang inklusif dan tangguh bagi perempuan dan anak perempuan di Asia-Pasifik," ungkap Eko.

Konferensi itu, yang diselenggarakan oleh United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) dan UN Women, menandai 30 tahun implementasi Beijing Declaration and Platform for Action (BDPfA). Semua pertemuan dalam rangkaian konferensi tersebut akan menghasilkan chair summary yang akan menjadi bahan rekomendasi pada pertemuan Commission on the Status of Women (CSW) 69 yang akan diselenggarakan pada 2025.