UNFPA dan BKKBN Perkuat Kolaborasi untuk Kesehatan Reproduksi dan Pembangunan Keluarga Indonesia

Jakarta, InfoPublik – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, menerima kunjungan resmi dari Kepala Perwakilan United Nations Population Fund (UNFPA) di Indonesia, Hassan Mohtashami, pada Kamis (24/10/2024) di kantor Kementerian KPK/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Pertemuan itu menjadi momen untuk memperkuat kolaborasi yang sudah terjalin lama antara UNFPA dan Kementerian KPK, terutama dalam isu-isu kependudukan dan kesehatan reproduksi.

Berdasarkan keterangan tertulis Humas BKKBN, Sabtu (26/10/2024), dalam kunjungannya itu, Mohtashami didampingi oleh Guru Besar Universitas Diponegoro (UNDIP), Prof. Budi Setiyono, S.Sos., M.Pol.Admin., Ph.D., yang menyampaikan komitmen UNFPA untuk terus mendukung program-program BKKBN. Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan perguruan tinggi dalam menghadapi tantangan terkait kependudukan, kesehatan reproduksi, dan pembangunan keluarga. Kedua pihak mendiskusikan beberapa topik utama, seperti penurunan angka kelahiran, peluang bonus demografi, serta fenomena child free yang semakin populer di kalangan generasi muda.

Mohtashami menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, lembaga internasional, dan institusi pendidikan tinggi dalam menghadapi dinamika kependudukan Indonesia. Keterlibatan universitas sangat penting untuk menghasilkan riset dan pengembangan solusi bagi masalah kependudukan, khususnya dalam kesehatan reproduksi dan pembangunan keluarga yang semakin kompleks.

Menurut Prof. Budi Setiyono, "Universitas memiliki peran besar dalam mendukung kebijakan pemerintah melalui penelitian dan inovasi, khususnya dalam isu kependudukan dan kesehatan reproduksi. Kami siap untuk terus memperkuat kolaborasi ini."

Kehadiran UNDIP dalam diskusi ini menunjukkan komitmen konkret akademisi untuk mendukung perumusan kebijakan berbasis data, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih efektif dan tepat sasaran.

Penurunan Angka Kelahiran dan Bonus Demografi

Topik penting lainnya adalah penurunan angka kelahiran di Indonesia. Dr. Mohtashami menjelaskan bahwa tren penurunan kelahiran terjadi secara global, seperti di Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Eropa. "Angka kelahiran menurun di hampir seluruh dunia, kecuali di beberapa negara di Afrika. Kita juga akan melihat dampaknya di Indonesia dalam beberapa dekade ke depan," jelasnya.

Ia menyebut bahwa Indonesia memiliki waktu sekitar 20 tahun untuk memanfaatkan bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia non-produktif. "Ini adalah kesempatan emas bagi Indonesia untuk memaksimalkan bonus demografi ini," tambahnya.

Menteri Wihaji setuju bahwa Indonesia perlu mempersiapkan strategi jangka panjang untuk menghadapi potensi penurunan angka kelahiran pada sekitar 2040. “Dalam 20 tahun ke depan, kita masih memiliki kesempatan untuk mengoptimalkan bonus demografi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Wihaji.

Fenomena 'child free' atau keputusan untuk tidak memiliki anak juga menjadi perhatian dalam pertemuan ini. Mohtashami menyatakan bahwa fenomena ini kian berkembang, khususnya di kalangan generasi muda. "Fenomena ini memberikan tantangan baru untuk menjaga stabilitas angka kelahiran. Banyak remaja dan wanita muda cenderung menunda atau bahkan memilih untuk tidak memiliki anak," ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa fenomena ini tidak hanya didorong oleh preferensi pribadi tetapi juga oleh kondisi ekonomi yang menantang, meningkatnya biaya hidup, dan perubahan gaya hidup. Meski demikian, Dr. Mohtashami melihat peluang dari tren ini, yaitu peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga.

Kolaborasi BKKBN dan UNFPA sejak 1972

UNFPA telah menjadi mitra strategis bagi BKKBN sejak 1972, menghasilkan berbagai program yang mendukung pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, termasuk penurunan angka stunting yang menjadi fokus utama BKKBN.

Menteri Wihaji mengucapkan terima kasih atas dukungan berkelanjutan UNFPA, baik melalui pendanaan, riset, maupun program-program dukungan kebijakan. "Kolaborasi kami dengan UNFPA sangat krusial dalam menghadapi tantangan kependudukan di Indonesia," ujar Wihaji.

Dr. Mohtashami menegaskan bahwa UNFPA akan terus mendukung BKKBN dalam upaya mengurangi angka stunting serta meningkatkan akses layanan kesehatan reproduksi di seluruh Indonesia.

Pertemuan antara Menteri Wihaji dan Dr. Mohtashami yang didampingi Wakil Menteri KPK, Isyana Bagoes Oka, dan Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan, Dr. Ukik Kusuma Kurniawan, menggarisbawahi pentingnya kolaborasi pemerintah, lembaga internasional, dan akademisi dalam menghadapi isu kependudukan Indonesia. Dengan dukungan UNFPA dan universitas, Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan bonus demografi serta menghadapi tantangan penurunan angka kelahiran melalui kebijakan yang tepat.

Melalui diskusi yang mencakup isu-isu penting seperti penurunan angka kelahiran, bonus demografi, dan fenomena child free, pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat pembangunan keluarga dan kesehatan reproduksi di Indonesia.