Menkominfo: Pelayanan Publik Harus Lebih Berkualitas dengan Platform INA Digital

Jakarta, InfoPublik -  Pelayanan publik harus lebih cepat dan lebih berkualitas dengan platform Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dinamakan INA Digital, sebagai bagian dari percepatan transformasi digital di sektor pelayanan publik.

Demikian dikatakan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, dalam keterangannya di Jakarta, pada Jumat (16/8/2024).

“Dengan adanya platform SPBE kita yang bernama INA Digital, pelayanan publik harus terus bertransformasi digital, lebih cepat, lebih berkualitas. Dengan begitu, segala hal bisa kita selesaikan dengan kemajuan teknologi digital,” kata Menkominfo.

Menurut Budi Arie, INA Digital merupakan nama teknologi pemerintahan atau Governent Technology (GovTech) yang telah diresmikan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin, 27 Mei 2024 lalu.

Platform ini bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu portal, memudahkan akses bagi masyarakat, dan meningkatkan interoperabilitas antar kementerian dan lembaga.

Layanan yang akan segera diintegrasikan dalam INA Digital diantaranya administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, kepolisian, bantuan sosial, dan keimigrasian.

“Dengan adanya INA Digital, masyarakat akan menjadi lebih mudah dalam mengakses layanan, seperti kesehatan, pendidikan, maupun bantuan sosial,” jelasnya. 

Budi Arie mengatakan, INA Digital membutuhkan kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak karena memadukan sejumlah layanan prioritas dalam satu portal pelayanan publik.

Layanan di platform yang dikelola Peruri ini meliputi sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembayaran digital, identitas digital, SIM online, izin keramaian, dan layanan aparatur negara, yang didukung ratusan talenta digital dari berbagai lembaga dan instansi seperti Peruri, Kementerian Kesehatan, Telkom, Mandiri, BNI, BRI, maupun hasil rekrutmen terbaru.

Pelayanan publik melalui INA Digital juga membutuhkan migrasi data kependudukan ke digital atau lebih dari 200 juta jiwa penduduk Indonesia harus terdata secara digital.

“Kami mendukung dan sejalan dengan instruksi Presiden Jokowi untuk terjadi percepatan transformasi digital dengan mengintegrasikan seluruh pelayanan digital pemerintah untuk pelayanan publik lebih cepat dan berkualitas,” kata Menkominfo menandaskan.